Duduk Perkara Konflik Dosen SBM-Rektor ITB Bikin Mahasiswa Belajar Sendiri
Perwakilan Forum Dosen SBM ITB Achmad Ghazali mengatakan meski telah ada pertemuan antara Forum Dosen SBM ITB dengan Rektor dan para wakil Rektor pada 4 Maret 2022, namun konflik itu terus berbuntut panjang.
"Pendirian SBM ITB yang tertuang dalam SK Rektor ITB Nomor 203/2003. SK ini memberikan wewenang dan tanggung jawab swadana dan swakelola pada SBM ITB sebagai bagian dari ITB," kata Achmad, Rabu (9/3/2022).
Saat ini, kata Achamd, Rektor ITB sedang membuat sistem terintegrasi yang seragam dan berlaku bagi semua fakultas/sekolah di ITB. Peraturan baru ini kemudian dianggap menguatkan posisi Rektor sebagai penguasa tunggal.
Dengan kebijakan baru itu yang dibuat Rektor ITB itu menurutnya membuat dosen SBM ITB tidak lagi menerima insentif yang biasa mereka dapat. Sudah dua bulan ini para dosen tidak menerima insentif yang biasa mereka dapat.
Selain itu, kebijakan Rektor juga dianggap mempersulit program yang ada di Sekolah Bisnis Manajemen tersebut.
"Dimana 2 bulan ini kami hanya mendapatkan gaji pokok pegawai ITB sesuai pangkat dan golongan, tapi insentif yang selama ini diberikan SBM itu enggak ada, selama Januari Februari yang biasa kita dapat sekarang enggak dapat," ucapnya.
"Kemudian di sarjana kewirausahaan itu ada namanya menggunakan mentor dari luar. Konsep ini tidak dikenali ITB sehingga pada saat pengajuan kami terkendala dengan aturan baru ini dan akhirnya tidak melanjutkan konsep ini," imbuhnya.
Dengan adanya konflik tersebut akhirnya juga berdampak pada mahasiswa. Dosen SBM ITB meminta mahasiswa untuk belajar sendiri.
"Forum Dosen SBM ITB menyatakan tidak beroperasi seperti biasanya mulai Selasa, 8 Maret 2022. Proses belajar mengajar tidak dilaksanakan secara luring maupun daring, namun mahasiswa diminta untuk belajar mandiri," ucapnya.
Selain tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar, Forum Dosen SBM ITB juga menyatakan tidak akan menerima mahasiswa baru sampai sistem normal kembali.
"Ini karena kebijakan Rektor ITB saat ini tidak memungkinkan SBM ITB untuk beroperasi melayani mahasiswa sesuai standar internasional yang selama ini diterapkan," pungkasnya.
Pihak ITB akhirnya langsung menanggapi adanya konflik antara dosen SBM dan Rektor. Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat ITB Naomi Haswanto menyebutkan jika asil audit BPK RI pada 31 Desember 2018, pengelolaan keuangan SBM ITB tidak sesuai dengan Statuta ITB PP Nomor 65/2013.
"Istilah swakelola dan otonomi yang digunakan Forum Dosen SBM ITB tersebut merupakan bentuk pengelolaan keuangan yang tidak sesuai statuta sebagaimana disampaikan oleh BPK RI," kata Naomi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/3/2022).
Menurutnya permasalahan ini wajib diluruskan sebagai bagian dari upaya introspeksi menuju kemajuan bersama. Kata dia, situasi pandemi berdampak pada transformasi yang tengah dilakukan ITB.
Naomi mengaku komunikasi internal telah dilakukan melalui berbagai platform di media sosial dan pimpinan unit kerja. Tujuannya agar era transformasi ini dapat dipahami secara utuh.
"Sangat dimaklumi jika sebagian kelompok masih memerlukan waktu untuk bisa memahami. ITB senantiasa dan akan selalu bertanggung jawab untuk menjaga kualitas pelayanan Tridarma kepada semua pemangku kepentingan, terutama seluruh mahasiswa," ujarnya.
Kendati demikian, dikatakan Naomi, ITB mengapresiasi dekanat dan kolega SBM yang mendukung transformasi ITB. Pihaknya juga akan berupaya menuntaskan persoalan internal.
"Kita meminimalkan dampak, seraya meminta kepada Forum Dosen SBM ITB untuk kembali menjalankan tugas dan kewajiban Tridarma," tutup Naoimi.
(bba/mso)
Komentar
Posting Komentar