Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI) yang diketuai anak buah Terawan Agus Putranto, Brigjen TNI (Purn) Jajang Edi Prayitno, mendeklarasikan diri sebagai organisasi profesi kedokteran di luar Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Lantas, akankah PDSI berkuasa untuk memberikan rekomendasi izin praktik pada dokter layaknya IDI?
Mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, organisasi profesi dokter yang diakui hanyalah IDI dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia.
Ketua Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan Indonesia, Dr dr M Nasser, SpKK, DLaw, menegaskan, mendirikan organisasi berbentuk perhimpunan adalah Hak Warga Negara Indonesia untuk berserikat. Misalnya, berlandaskan kesamaan pandangan, pendidikan, dan agama.
Namun dalam hal ini, perhimpunan layaknya PDSI berbeda dengan organisasi profesi kedokteran yakni IDI dan IDGI. Wahasil, PDSI tak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi izin praktik untuk dokter.
"Ketika berserikat menjadi profesi itu hanya ada satu (yaitu) IDI. Itu diperkuat dengan dua putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 10 dan Putusan Nomor 80. Nomor 10 Tahun 2017 dan Nomor 80 Tahun 2018," ujar Dr Nasser pada detikcom, Kamis (28/4/2022).
"(PDSI) Tidak ada (wewenang untuk mengeluarkan rekomendasi izin praktik)," imbuhnya.
Dr Nasser menegaskan, PDSI adalah perhimpunan, bukan organisasi profesi layaknya IDI. Artinya, tak bisa disimpulkan bahwa PDSI berdiri di luar IDI, apa lagi 'bersanding' dengan IDI sebagai satu-satunya organisasi profesi dokter yang diakui Undang-undang.
"(PDSI) itu bukan sandingan IDI. Jadi menyandingkan PDSI dengan IDI itu sebetulnya keliru karena tidak memahami peraturan perundangan, bebernya.
"PDSI itu seharusnya disandingkan dengan perhimpunan dokter penggemar sepeda itu, seharusnya dia seimbang sejajar," pungkas Dr Nasser.
Komentar
Posting Komentar