Ada Apa dengan Sri Lanka: Kenapa Bangkrut dan Penyebab Gagal Bayar Utang Halaman all - Kompas

 

Ada Apa dengan Sri Lanka: Kenapa Bangkrut dan Penyebab Gagal Bayar Utang Halaman all - Kompas.com

Seorang pria Sri Lanka bereaksi terhadap gas air mata saat dia berjalan melewati lokasi protes anti-pemerintah yang dirusak di luar kantor presiden di Kolombo, Sri Lanka, Senin, 9 Mei 2022.

COLOMBO, KOMPAS.com - Sri Lanka menderita krisis ekonomi terburuk sejak kemerdekaannya dari Inggris pada 1948.

Pemadaman listrik selama berbulan-bulan, kekurangan makanan, bahan bakar, dan obat-obatan membuat marah publik. Terhadi demo besar menuntut pengunduran diri pemerintah yang berujung kerusuhan Sri Lanka minggu ini.

1. Proyek mewah yang terbengkalai

Pelabuhan Internasional Hambantota, Sri Lanka, adalah salah satu proyek infrastruktur terbesar yang dibiayai China. Apa yang dimaksud dengan ekspor dan impor, ekspor impor, ekspor adalah, impor adalah, ekspor dan impor
Lihat Foto
XINHUA/LIU HONGRU via DW INDONESIA
Pelabuhan Internasional Hambantota, Sri Lanka, adalah salah satu proyek infrastruktur terbesar yang dibiayai China. Apa yang dimaksud dengan ekspor dan impor, ekspor impor, ekspor adalah, impor adalah, ekspor dan impor
Sri Lanka menghabiskan banyak uang untuk proyek infrastruktur yang dipertanyakan dari pinjaman China, menambah utangnya yang sudah menggunung.

Di distrik Hambantota, sebuah pelabuhan besar sudah menjadi beban keuangan sejak mulai beroperasi, dengan total kerugian kini mencapai 300 juta dollar AS (Rp 4,4 triliun) dalam enam tahun.

Video Rekomendasi

Doyan Baca Berita Negatif? Jangan-Jangan Kamu Mengalami Fenomena Doomscrolling, Apa Itu?

Di dekatnya terdapat proyek mewah lain yang didukung China, yaitu pusat konferensi besar yang jarang dipakai sejak dibuka, dan bandara senilai 200 juta dollar AS (Rp 3 triliun) yang sempat kekurangan dana untuk membayar tagihan listriknya.

Proyek-proyek tersebut dibuat oleh keluarga Rajapaksa yang berkuasa, yang telah mendominasi politik Sri Lanka selama hampir 20 tahun terakhir.

2. Pemotongan pajak yang tidak stabil

Perdana Menteri Sri Lanka Mahinda Rajapaksa saat menandatangani dokumen dalam upacara penyumpahan di kuil sakral Budha Kelaniya Raja Maha, luar ibu kota Colombo, 9 Agustus 2020. PM Sri Lanka mundur pada Senin (9/5/2022) buntut dari krisis ekonomi parah dan demo besar yang melanda negara.
Lihat Foto
AFP/ISHARA S KODIKARA
Perdana Menteri Sri Lanka Mahinda Rajapaksa saat menandatangani dokumen dalam upacara penyumpahan di kuil sakral Budha Kelaniya Raja Maha, luar ibu kota Colombo, 9 Agustus 2020. PM Sri Lanka mundur pada Senin (9/5/2022) buntut dari krisis ekonomi parah dan demo besar yang melanda negara.
Presiden Mahinda Rajapaksa didepak dari jabatannya pada 2015 karena reaksi terhadap upaya infrastruktur pemerintahnya, yang terjerat klaim korupsi.

Adik laki-lakinya, Gotabaya Rajapaksa, menggantikannya empat tahun kemudian dan menjanjikan bantuan ekonomi serta tindakan keras terhadap terorisme setelah serangan Minggu Paskah 2019 yang mematikan di Sri Lanka.

Beberapa hari setelah menjabat, Gotabaya menunjuk Mahinda sebagai perdana menteri dan mengumumkan pemotongan pajak terbesar dalam sejarah Sri Lanka, sehingga memperburuk defisit anggaran kronis.

Lembaga pemeringkat langsung menurunkan peringkat negara itu karena khawatir utang publik semakin tidak terkendali, sehingga mempersulit pemerintah untuk mendapatkan pinjaman baru.

AP PHOTO/ERANGA JAYAWARDENA
Sebuah keluarga Sri Lanka menyaksikan puing-puing bus yang terbakar dalam bentrokan di Kolombo, Sri Lanka, Rabu, 11 Mei 2022.
Sri Lanka langsung mengeruk habis-habisan cadangan devisanya, mendorong pihak berwenang pada 2021 untuk melarang beberapa impor termasuk--secara kritis--pupuk dan bahan kimia pertanian yang dibutuhkan petani untuk menanam tanaman mereka.

Pemerintah berdalih kebijakan ini sebagai bagian dari upaya Sri Lanka untuk menjadi negara pertanian organik pertama di dunia, tetapi dampaknya sangat buruk.

Sebanyak sepertiga dari ladang pertanian negara itu ditinggalkan para petani dan penurunan hasil yang diakibatkannya memukul produksi teh, padahal merupakan komoditas ekspor yang vital.

Kebijakan itu akhirnya dicabut pada akhir 2021 setelah protes dari pekerja pertanian dan melonjaknya harga pangan.

5. Kelangkaan bahan pokok dan pemadaman listrik

Pengemudi becak motor Sri Lanka mengantre untuk membeli bensin di dekat SPBU ibu kota Colombo, Rabu (13/4/2022). Perdana Menteri Sri Lanka hari itu menawarkan bertemu dengan pengunjuk rasa yang menempati pintu masuk kantor presiden, seraya mengatakan dia akan mendengarkan ide-ide mereka untuk menyelesaikan tantangan ekonomi, sosial, dan politik yang dihadapi negara.
Lihat Foto
AP PHOTO/ERANGA JAYAWARDENA
Pengemudi becak motor Sri Lanka mengantre untuk membeli bensin di dekat SPBU ibu kota Colombo, Rabu (13/4/2022). Perdana Menteri Sri Lanka hari itu menawarkan bertemu dengan pengunjuk rasa yang menempati pintu masuk kantor presiden, seraya mengatakan dia akan mendengarkan ide-ide mereka untuk menyelesaikan tantangan ekonomi, sosial, dan politik yang dihadapi negara.
Pada akhir 2021, cadangan devisa Sri Lanka menyusut dari 7,5 miliar dollar AS (Rp 109,95 triliun) menjadi 2,7 miliar dollar AS (Rp 39,58 triliun).

Para pedagang mulai kesulitan mencari sumber mata uang asing untuk membeli barang-barang impor.

Bahan makanan pokok seperti beras, lentil, gula, dan susu bubuk mulai menghilang dari rak-rak toko, dan supermarket terpaksa menjatahnya.

Kemudian SPBU mulai kehabisan bensin dan minyak tanah, yang berdampak pada utilitas tidak dapat membeli cukup minyak untuk memenuhi permintaan listrik.

Antrean panjang sekarang terlihat setiap hari di penjuru Sri Lanka. Orang-orang menunggu berjam-jam untuk membeli sedikit persediaan bahan bakar, sementara pemadaman listrik membuat sebagian besar ibu kota Colombo dalam kegelapan setiap malam.

AP PHOTO/ANDY BUCHANAN
Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa saat berbicara di upacara pembukaan konferensi iklim COP26 Glasgow, Skotlandia, 1 November 2021.
Presiden Gotabaya Rajapaksa menunjuk kepala bank sentral baru pada April, yang langsung mengumumkan bahwa Sri Lanka akan gagal membayar utang luar negerinya sebesar 51 miliar dollar AS (Rp 732 triliun) guna menghemat uang untuk impor penting.

Akan tetapi, kebijakan tersebut gagal menopang keuangan Sri Lanka yang memburuk dan hanya memiliki sekitar 50 juta dollar AS (Rp 733 miliar) dalam valuta asing yang dapat digunakan pada awal Mei.

Sri Lanka sekarang dalam negosiasi untuk dana talangan dari IMF (Dana Moneter Internasional).

Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa mengundurkan diri pada Senin (9/5/2022) dalam upaya menenangkan publik setelah berminggu-minggu protes atas salah urus pemerintah.

Namun, kepala bank sentral Nandalal Weerasinghe pada Rabu (11/5/2022) mengatakan, jika pemerintahan baru tidak segera mengambil alih, Sri Lanka menghadapi keruntuhan ekonomi yang akan segera terjadi.

"Tidak ada yang bisa menyelamatkan Sri Lanka pada tahap itu," katanya.

Baca Juga

Komentar

 Pusatin Informasi 


 Postingan Lainnya