Warga Ingin Kampung Susun Bayam Dikelola Koperasi Jika DKI Ambli Alih
Warga berharap pengelolaan Kampung Susun Bayam dikelola oleh koperasi milik masyarakat. Sama seperti yang diterapkan di Kampung Susun Akuarium. (CNNIndonesia/Adi Ibrahim)
Jakarta, CNN Indonesia --
Warga eks Kampung Bayam berharap Kampung Susun Bayam dikelola oleh koperasi jika nantinya jadi diambil alih Pemprov DKI dari PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Pendamping warga dari Urban Poor Consortium, Gugun Muhammad mengatakan hal yang sama telah diterapkan di Kampung Susun Akuarium.
"Diserahkan kepada koperasi, sama seperti di Akuarium," kata Gugun saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (30/11) malam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, tidak tepat jika Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan dijadikan dasar pembayaran warga Kampung Bayam membayar huniannya. Merujuk Pergub itu, ditetapkan tarif sewa rumah susun dengan bangunan maksimal 5 lantai.
Untuk tipe 30 dengan kategori rusun terprogram, harga sewa kisaran Rp272 ribu hingga Rp372 ribu per bulan. Sementara untuk umum, harga sewa sekitar Rp535 ribu sampai Rp635 ribu per bulan.
Sementara untuk tipe 36 dengan kategori rusun terprogram, harga sewa kisaran Rp294 ribu hingga Rp394 ribu per bulan. Sementara untuk kategori umum, harga sewa sekitar Rp565 ribu sampai Rp765 ribu per bulan.
"Kampung susun ini beda dengan rusunawa. Kampung susun ini dibangun untuk menjaga kekampungan, karena ini yang digusur kampung, supaya kampung bisa ada lagi dalam bentuk beda," katanya,
"Itu ada skema sendiri. Kalau kita ada preseden (Kampung Susun) Akuarium dan Kunir. Itu pakai sewa hibah," katanya.
Ia mengatakan di Kampung Susun Akuarium, pengelolaannya dilakukan oleh koperasi yang dibentuk oleh warga.
Awalnya, koperasi membayar sewa kepada Pemprov DKI selama lima tahun. Nilai sewa itu nantinya disepakati antara Pemprov dan koperasi.
Di Akuarium, ia mengatakan nilai sewa sekitar Rp36 ribu per bulan setiap unit.
"Jadi ini kerjasama antara koperasi dengan Pemprov, kerjasama dalam bidang pengelolaan kampung susun. Nilanya beda, kalau kita pakai akuarium, memutuskan nilai (sewa) Rp 36 ribu per unit per bulan selama lima tahun," katanya
Menurutnya, hal itu bisa diterapkan di Kampung Susun Bayam. Namun, menjadi sulit lantaran ada keterlibatan PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
"Dugaan saya Jakpro ingin itu jadi komersial, nah itu salah tempat, itu kampung susun untuk masyarakat kampung bayam yang sangat lemah secara ekonomi," katanya.
"Ketika kemudian Jakpro menyatakan akan diserahkan ke Pemprov saya sangat dukung sekali, lalu Pemprov gunakan skema yang sama kayak di Akuarium," imbuhnya.
Ketua Koperasi Persaudaraan Warga Kampung Bayam Asep Suwenda sebelumnya mengatakan warga calon penghuni susun belum menyepakati usulan harga sewa.
Warga meminta sewa lebih murah mengingat penghasilan calon penghuni rata-rata di kelas rendah.
PT Jakpro sebelumnya mengatakan harga sewa Kampung Susun Bayam disesuaikan dengan Pergub Nomor 55 Tahun 2018. Tarif tertinggi rusun tersebut Rp 765 ribu per bulan.
"Hari Jumat lalu telah kami sampaikan pada warga tentang tarif sewa sesuai Pergub," kata Vice President Corporate Secretary PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Syachrial Syarief, Senin (28/11).
Belakangan, Kampung Susun Bayam direncanakan akan dialihkan pengelolaannya dari Jakpro ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.
"Iya betul (akan dialihkan). Masih dalam proses dikoordinasikan oleh BP BUMD," kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Sarjoko saat dihubungi, Rabu (30/11).
(yoa/bmw)
Saksikan Video di Bawah Ini:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar