Pembebasan Lahan Selesai Maret, Tol Kartasura-Klaten Ditargetkan Kelar Desember 2023
JAKARTA, iNews.id - Kementerian Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan jalan tol Kartasura-Klaten kelar pada Desember 2023. Jalan tol ini menghubungkan segitiga emas Jawa Tengah (Jateng).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan tol ini merupakan proyek superprioritas untuk meningkatkan konektivitas kawasan segitiga emas Joglosemar (Jogja-Solo-Semarang). Karena itu diharapkan dapat meningkatkan ekonomi regional Jawa Tengah dan Jogjakarta karena Pulau Jawa merupakan pulau dengan kontribusi PDB terbesar di Indonesia.
"Tol ini sangat ditunggu masyarakat karena lebih dari 25.000 kendaraan lewat Solo-Jogja setiap harinya, sehingga sudah crowded, bahkan di periode tertentu sangat macet. Segera kita selesaikan supaya lalu lintasnya lebih lancar lagi," kata dia dalam keterangannya, dikutip Selasa (28/2/2023).
Jalan Tol Solo- Jogjakarta-NYIA Kulonprogo sepanjang 96,57 kilometer (km) terdiri dari 3 seksi, yakni seksi 1 paket 1.1 ruas Kartasura-Klaten 22,3 km, seksi 1 paket 1.2 ruas Klaten-Purwomartani 20,08 km, seksi 2 paket 2.1 ruas Purwomartani-Monjali 9,43 km, seksi 2 paket 2.2 ruas Monjali-Gamping 14 km, seksi 3 paket 3.1 ruas Gamping-Wates 17,45 km, dan seksi 3 paket 3.2 ruas Wates-Purworejo 13,32 km.
Saat ini tengah dilakukan pembebasan lahan dan pekerjaan konstruksi pada seksi 1. Adapun pembebasan lahan sampai Klaten sudah 94,06 persen akan diselesaikan pada akhir kuartal pertama 2023.
"Kalau tanahnya selesai, maka progres fisiknya Insya Allah Desember 2023 selesai," ujarnya.
Menteri Basuki menjelaskan, seksi 1 tepatnya sekitar 6 km dari interchange Kartasura ke arah Klaten ditargetkan dapat fungsional sebagai jalur Lebaran 2023. Pembukaan jalan fungsional ini untuk memecah kemacetan yang sering terjadi di Kartasura selama Lebaran.
Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan total investasi Jalan Tol Solo-Jogjakarta-NYIA Kulonprogo sebesar Rp27,48 triliun. Biaya pembebasan lahannya mencapai Rp5,902 triliun, bersumber dari APBN.
"Masyarakat yang tanahnya dibebaskan mendapat ganti untung sesuai hasil negosiasi sehingga masyarakat tetap mendapatkan keuntungan, demi proyek nasional yang dampaknya pasti akan lebih besar bagi perekonomian masyarakat di wilayah tersebut," tutur dia.
Editor : Jujuk Ernawati
Follow Berita iNews di Google News
Tidak ada komentar:
Posting Komentar