Minggu, 26 Februari 2023 | 09:16 WIB
Oleh: Fito Erlangga / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Baru-baru ini kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy anak seorang pejabat Ditjen Pajak Jakarta Selatan Rafael Alun Trisambodo menjadi buah bibir di tengah masyarakat. Pasalnya, tak hanya soal tindak pidana kekerasan yang dilakukan Mario, gaya hidup mewah Mario dan profil ayahnya Alun Trisambodo yang merupakan pejabat pajak tak luput dari sorotan publik. Hal ini dapat dilihat dari linimasa media sosial yang kini menyoroti gaya hidup flexing atau pamer kekayaan tersangka dengan kepemilikan mobil mewah Rubicon hingga motor Harley Davidson.

Menanggapi kasus ini, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Profesor Rhenald Kasali menyebut bahwa budaya flexing di era demokrasi seperti saat ini tak lagi relevan. Ia menuturkan gaya hidup pamer kemewahan alias flexing identik terjadi di era orde baru. Akademi dan Praktisi Bisnis itu menjelaskan bahwa pada zaman orde baru pamer kekayaan di kalangan pejabat pemerintah hal yang wajar. Hal ini lantaran pejabat di masa itu memiliki gaji relatif kecil namun memiliki kewenangan yang besar dan belum ada pengawasan eksternal seperti Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

Baca juga Isu LGBT di Militer: Kasus Prada Lucky Picu Perdebatan Publik - TvOnenews.com

"Apakah fenomena pamer kekayaan itu wajar bagi para pejabat? Tidak wajar, tidak wajar Dulu memang iya, di era orde baru pejabat itu identik dengan orang yang superkaya rumahnya di Menteng, gajinya kecil tetapi kekuasaannya sangat besar tidak ada KPK, tidak ada yang mengawasi waktu berjalan," jelasnya.

Prof. Rhenald menjelaskan bahwa di era demokrasi seperti saat ini telah muncul sejumlah lembaga pengawasan kekayaan pejabat publik dan aparatur negara. Selain itu, ia menambahkan bahwa gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini telah mengalami kenaikan jika dibandingkan era orde baru. Terlebih, pejabat kementerian keuangan dinilai memiliki gaji dan tunjangan lebih besar dibanding kementerian-kementerian lain karena memiliki fungsi mengatur anggaran negara.

"Gajinya juga sudah dinaikkan rata-rata gaji pejabat sudah cukup bagus. Apalagi di Kementerian Keuangan di antara kementerian itu yang gajinya bagus memang adalah kementerian keuangan. Maklum, mungkin karena mereka yang mengatur anggaran dan memang SDM-nya bagus-bagus harus diakui dari segi pendidikan," imbuhnya.

Baca juga Lahan Nganggur 2 Tahun Diambil Negara, Menteri ATR Nusron Wahid: Emang Mbahmu Bisa Bikin Tanah? - SINDONEWS

Prof Rhenald menganggap bahwa tak wajar apabila seorang ASN gemar pamer kekayaan karena mencederai nilai keadilan lantaran penghasilan ASN sejatinya berasal dari pajak rakyat.

"Jadi tidak wajar bahwa ASN pamer kekayaan karena ini mengundang rasa ketidakadilan apalagi itu merupakan uang dari pajak kita. Kita saja dikejar-kejar pajak itu menderita sekali," pungkasnya.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

TAG: 

[Category Opsiin, Media Informasi]