Banyak Persoalan di Kementerian Keuangan, Sri Mulyani Minta Dukungan Mahfud MD
Sabtu, 11 Maret 2023 17:12 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta dukungan dari Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD untuk menyelesaikan permasalahan di instansinya yang sedang menjadi sorotan. Sejumlah persoalan muncul di Kementerian Keuangan, mulai dari kekayaan janggal Rafael Alun Trisambodo hingga temuan transaksi janggal ratusan pegawai Kemenkeu bernilai Rp 300 triliun.
"Saya sangat senang mendapatkan dukungan dari pak Mahfud, saya juga akan senang kalau dalam kasus ini saya mendapatkan dukungan dan juga terus menerus dorongan," kata Sri Mulyani saat konferensi pers di kantornya, Sabtu 11 Maret 2023.
Baca Juga:
Selain Kemenkopolhukam, Sri Mulyani juga berharap mendapatkan dukungan dari instansi lain seperti PPATK dan aparat penegak hukum lainnya.
Sri Mulyani berjanji, akan mengawal setiap tindakan koruptif di lembaganya dan akan membuka setiap data, apabila aparat penegak hukum membutuhkannya dalam rangka menindaklanjuti setiap laporan yang menyangkut pegawai Kementerian Keuangan.
"Kalau masih ada data yang berasal dari kami untuk membantu aparat hukum menjalankan langkah-langkah, kami juga akan terus bekerjasama," kata Sri Mulyani.
Baca Juga:
Sri Mulyani juga mengungkapkan rasa bangganya atas pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD yang menyebut adanya transaksi janggal senilai Rp 300 triliun.
"Saya sangat senang sekali, keinginan pak Mahfud untuk meyakinkan bahwa kemenkeu dibawah kepemimpinan saya untuk melakukan tindakan yang konsisten," katanya.
Terkait kasus Rafael Alun Trisambodo alias RAT, Sri Mulyani mengatakan, tidak akan menutupi segala data yang dibutuhkan meskipun yang bersangkutan sudah dibebastugaskan sebagai ASN Kementerian Keuangan.
"Dalam hal ini tidak ada yang tidak kami buka, kami akan terus membuka, walaupun (yang bersangkutan) sudah mendapat hukuman disiplin seperti pemberhentian," kata Sri Mulyani. "Kami tentu akan terus mengikuti kasusnya, sehingga apa yang terjadi dengan RAT, maupun ED atau saudara lain yang disebutkan sebagai siklusnya, monggo saya akan terus mendukung langkah-langkah dari penegakan hukum yang dilakukan oleh instansi aparat penegak hukum."
Menkopolhukam Mahfud Md menjelaskan soal transaksi mencurigakan senilai Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan itu berasal dari dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan 467 pegawai Kemenkeu sejak 2009-2023.
“TPPU itu, bukan korupsi sendiri,” ujar dia dalam konferensi pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, pada Jumat, 10 Maret 2023.
Mahfud mengatakan soal pemberantasan korupsi, dia memiliki semangat yang sama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. “Sehingga apa yang saya lakukan (mengumumkan transaksi mencurigakan Rp 300 triliun) itu sebenarnya atas harapan dari Ibu Sri Mulyani dan dukungan saya,” kata Mahfud.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
ADE RIDWAN YANDWIPUTRA | MOH. KHORY ALFARIZI
Andhi Pramono Laporkan Punya 15 Rumah dan 13 Mobil di LHKPN, Total Hartanya Rp 13,7 Miliar
19 menit lalu

Nilai harta kekayaan Andhi Pramono naik lebih dari 10 kali lipat dalam satu dekade terakhir.
Sri Mulyani Minta PPATK Buka Data Pelaku Transaksi Janggal Rp 300 T, Supaya Pembersihan Makin Cepat
35 menit lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta PPATK membuka siapa saja pegawai Kemenkeu yang terlibat transaksi janggal Rp 300 triliun.
Minta PPATK Buka Data Transaksi Janggal Rp 300 T, Sri Mulyani: Hitungannya dari Mana?
52 menit lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta PPATK membuka data lengkap transaksi janggal Rp 300 triliun.
Soal Harta Rafael Alun Trisambodo di Safe Deposit Box Rp 37 Miliar, PPATK: Banknya Rahasia
2 jam lalu

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan soal safe deposit box milik eks pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo.
Transaksi Janggal Rp 300 T, PPATK Sudah Serahkan Dokumen ke Sri Mulyani
2 jam lalu

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan sudah menyerahkan dokumen ke Sri Mulyani terkait transaksi janggal Rp 300 T pegawai Kemenkeu.
Irjen Kemenkeu Ungkap 266 Surat PPATK dari 2007-2023: 126 Kasus Diinvestigasi, Hukuman Disiplin terhadap 352 Pegawai
3 jam lalu

Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Awan Nurwaman Nuh membeberkan kinerja Itjen Kemenkeu yang bekerja sama PPATK.
KPK Sebut 134 Pegawai Pajak Punya Saham, Bagaimana Sebenarnya Aturan Kepemilikan Saham oleh PNS?
4 jam lalu

Ramai pemberitaan soal 134 pegawai Pajak memiliki saham di 280 perusahaan mencuatkaan pertanyaan bagaimana sebenarnya aturan PNS memiliki saham.
Soal Transaksi Janggal Rp 300 Triliun, Politisi Golkar: Pengawasan Kemenkeu Perlu Diperbaiki
6 jam lalu

Kemenkeu diminta perlu memperbaiki kinerja dan pengawasan internai setelah muncul temuan transaksi janggal Rp 300 triliun.
Wamenkeu Sebut Kerja Sama dengan PPATK: Fokus pada Pencucian Uang
7 jam lalu

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan beberapa laporan dari PPATK merupakan bagian kerja sama antara dua lembaga. Kemenkeu dan PPATK memiliki dua aliran kerja sama yang fokus pada tindak pidana pencucian uang atau TPPU.
PPATK Bekukan Belasan Rekening Pejabat Kemenkeu Andhi Pramono, Eko Darmanto dan Wahono Saputro
7 jam lalu

PPATK telah membekukan belasan rekening tiga pejabat Kemenkeu Andhi Pramono, Eko Darmanto dan Wahono Saputro
Tidak ada komentar:
Posting Komentar