Demo Buruh, Ribuan Orang Seruduk Gedung DPR Ajukan 4 Tuntutan
Senin, 13 Maret 2023 | 16:20 WIB
Oleh: Ichsan Ali / RZL
Jakarta, Beritasatu.com - Ribuan buruh menggelar aksi demonstrasi di Depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Senayan, Jakarta, pada Senin (13/3/2023) siang. Demo buruh ini diikuti massa berasal dari berbagai elemen.
Mereka ialah Partai Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) AGN, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), dan federasi buruh lainnya.
Mereka menuntut empat tuntutan, yakni menolak pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Mengesahkan Rancangan Undang Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), Menolak RUU Kesehatan, dan Mengaudit forensik penerimaan pajak negara serta mencopot Dirjen Pajak Kementerian Keuangan.
"Kami mendapat informasi bahwa dimungkinkan hari ini atau besok DPR RI akan mengesahkan atau memparipurnakan terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2022. Sebagaimana sering kami sampaikan bahwa sikap Partai Buruh dan elemen gerakan buruh lainnya di Indonesia menolak terhadap isi Perppu tersebut," ungkap Ketua Mahkamah Partai Buruh sekaligus Presiden FSPMI Riden Hatam Aziz kepada wartawan di Depan Gedung DPR RI, Senin (13/3/2023).
Riden menegaskan agar DPR RI tidak mengesahkan Perppu No. 2 Tahun 2022 dalam Rapat Paripurna DPR yang bakal digelar besok, Selasa (14/3/2023).
"Maka, hari ini pesan yang ingin saya sampaikan dalam aksi tanggal 13 ini, kepada DPR RI ketika hari atau pun besok melakukan paripurna terhadap Perppu No. 2 Tahun 2022, maka kami minta sikap DPR RI untuk menolak daripada Perppu tersebut," tegas Riden.
"Kedua, sudah 17 tahun RUU PRT belum juga disahkan. Maka, dalam aksi kali ini kami juga meminta kepada DPR RI untuk segera mengesahkan RUU PRT tersebut," imbuhnya.
"Ketiga, kami sudah mendapatkan informasi yang valid bahwa RUU Omnibus Law Kesehatan akan juga segera dibahas di DPR RI. Sikap kami adalah menolak terhadap RUU Omnibus Law Kesehatan tersebut. Kenapa karena ada dua komponen terbesar yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan akan direduksi dan dimasukkan ke RUU Omnibus Law Kesehatan tersebut," jelas Riden.
Terakhir, Riden menuntut agar ada audit forensik penerimaan pajak negara serta mencopot Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Kami menuntut adalah Dirjen Pajak harus mundur, bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani kalau punya hati punya pikiran juga harus mundur karena berarti selama ini gagal bagaimana memperbaiki kondisi Dirjen Pajak dan Kementerian Keuangan," pungkasnya.
Rencananya ribuan buruh bakal menggelar aksi demonstrasi sampai sore ini, demi memberikan pesan kuat kepada Pemerintah maupun DPR untuk mengabulkan keempat tuntutan ini.
"Aksi ini kami lakukan sampai sore hari dan jumlah massa sekitar 2.000 an lebih. Tentu ini pesan kuat kami kepada DPR RI dan Pemerintah untuk tidak memaksakan," kata Riden.
Saksikan live streaming program-program BTV di sini
TAG:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar