Research
Rabu, 29/03/2023 15:45 WIB
Foto: Infografis/ Jokowi Transfer Rp800 T, Sampai di Daerah Habis 'Dimakan' PNS/Aristya Rahadian
Jakarta, CNBC Indonesia - Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri tidak akan dibayar penuh pada tahun ini. Tidak penuhnya nya THR juga kerap terjadi pada beberapa tahun terakhir.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan komponen THR yang diberikan adalah gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan, serta tunjangan kinerja (tukin) per bulan sebesar 50%.
Bagi instansi pemerintah daerah, paling banyak 50% tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan fiskal di daerah.
Sri Mulyani mengatakan tidak penuhnya pembayaran THR disebabkan oleh kondisi ekonomi yang masih diliputi ketidakpastian. Pemerintah juga masih mengalokasikan anggaran penanganan Covid -19.
Tidak penuhnya nominal THR untuk ASN, TNI, dan Polri bukan pertama kali terjadi. Pada periode 2020-2023 atau empat tahun terakhir, ASN tidak pernah mendapatkan THR dengan tukin penuh 100%.
Terakhir kali pemerintah memberikan gaji pokok dan tukin 100% adalah pada 2019.
Pada 2020 dan 2021, ASN atau anggota TNI dan Polri hanya menerima gaji pokok sementara komponen tukin dihapus. Pada 2022 dan 2023, komponen THR yang dibayar adalah gaji pokok dan 50% tukin.
Pemerintah menghapus komponen tukin dalam pemberian THR pada 2020 dan 2021 karena tengah membutuhkan anggaran besar untuk penanganan Covid-19.
Sebagai catatan, Lebaran 2020 jatuh pada 24-25 Mei 2020 atau hanya berselisih dua bulan sejak Covid-19 dinyatakan sebagai pandemi global.
Pemerintah sampai harus membongkar APBN untuk menambah alokasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Pada 2020, anggaran PEN dialokasikan sebesar Rp 695,2 triliun. Realisasi hingga akhir tahun mencapai Rp 575, 85 triliun atau 82,83% dari pagu. Pada 2021, anggaran PEN dialokasikan mencapai Rp 744,77 triliun sementara realisasinya menyentuh Rp 658,6 triliun atau 88,4% dari pagu.
APBN bahkan mencatat surplus hingga Oktober 2022, sebuah fenomena yang tidak pernah dicatat Indonesia setidaknya sejak 2000.
Ketidakpastian global mulai berkurang pada tahun ini seiring dengan turunnya eskalasi perang.
Namun, ketidakpastian muncul dalam bentuk krisis perbankan di Amerika Serikat (AS) serta ketatnya kebijakan moneter di tingkat global.
Selain THR yang jarang dbayar penuh bersama tukin, gaji ASN juga jarang mengalami kenaikan pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sejak Jokowi memerintah secara penuh pada 2015-2023, hanya dua kali ASN mengalami kenaikan gaji yakni pada 2015 dan 2019.
Gaji ASN, anggota Polri, dan TNI naik sebesar 6% pada 2015 dan 5% pada 2019. Selebihnya, gaji tidak pernah naik termasuk dalam empat tahun terakhir.
Kondisi ini berbanding terbalik dengan pemerintahan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di mana gaji PNS hampir selalu naik double digit. Gaji ASN bahkan naik hingga 20% pada 2008.
CNBC INDONESIA RESEARCH
Komentar
Posting Komentar