JAKARTA, iNews.id - Staf Khusus (Stafsus) Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, PT Pertamina akan membangun buffer zone atau kawasan penyangga di area Depo Plumpang seluas 50 meter persegi. Sementara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan merelokasi warga yang masuk dalam jarak tersebut.
"Kalau buffer zone itu urusan Pemprov, bukan urusan Pertamina. Mana bisa kami yang memindahkan orang? Enggak bisa. Itu tugas Pemprov untuk memindahkan orang," kata dia di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (15/3/2023).
Arya menjelaskan, Pertamina memang berencana membangun depo baru di lahan milik PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Namun, pembangunannya membutuhkan waktu 3-4 tahun. Karena itu, pembangunan buffer zone diperlukan segera mungkin.
Apalagi fasilitas lain di area Depo Plumpang seperti terminal BBM untuk industri, LPG, hingga pelumas tidak akan dipindah. Artinya, Depo Plumpang tidak akan ditutup, namun pengamanannya yang ditingkatkan.
"Deponya kan punya aset Pertamina, apa akan dipindah? Enggak juga, cuma terminal untuk BBM yang rencananya dipindah ke lahan Pelindo. Ini untuk kebutuhan Jabodetabek, dan butuh waktu 3-4 tahun untuk membangunnya (depo di Kali Baru)," tutur Arya.
Menurutnya, pembangunan buffer zone pada dasarnya demi keamanan masyarakat di area Depo Plumpang. Karena itu, pembangunan buffer zone merupakan keharusan.
"Rakyat enggak boleh kehilangan nyawa. Jangan gara-gara pemukiman, mereka kehilangan nyawa. Yang utama adalah dia tidak kehilangan nyawa, maka mau tidak mau buffer zone-nya harus dibuat," tuturnya.
Sebagai informasi, buffer zone adalah wilayah yang akan memisahkan antara pemukiman warga dengan Depo Plumpang. Ini dibangun sebagai tindaklanjut dari insiden kebakaran di Depo Plumpang pada 3 Maret 2023 lalu.
Komentar
Posting Komentar