PPATK Kembali Serahkan Data Pencucian Uang ke Kemenkeu - Tempo

 

PPATK Kembali Serahkan Data Pencucian Uang ke Kemenkeu

Senin, 13 Maret 2023 22:26 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyerahkan rekapitulasi data Informasi hasil analisis ke Kementerian Keuangan. Data tersebut salah satunya memuat informasi mengenai sejumlah kasus tindak pidana pencucian uang.

"Rekapitulasi itu merupakan daftar seluruh dokumen Informasi Hasil Analisis beserta jumlah nilai nominal yang terindikasi terkait dengan TPPU sebagaimana tertuang dalam data individual masing-masing kasus yang telah kami sampaikan sepanjang kurun waktu 2009-2023," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana melalui keterangan tertulis pada Senin, 13 Maret 2023.

Baca Juga:

Ia menyebut lembaganya dan Kemenkeu terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi untuk mempermudah pengusutan kasus tindak pidana pencucian uang. 

“PPATK akan selalu melakukan langkah-langkah kolaboratif yang efektif untuk penanganan seluruh informasi yang telah disampaikan” kata Ivan.

Tidak hanya kaitan dengan satu isu 

Selain itu, Ivan menyebut koordinasi dengan Kementerian Keuangan tersebut tidak berkaitan dengan isu-isu tertentu seperti kasus Rafael Alun Trisambodo. Ia mengatakan koordinasi tersebut merupakan agenda rutin yang dilakukan antara PPATK dan Kementerian Keuangan.

Baca Juga:

“Secara rutin PPATK dan Kemenkeu selalu berkoordinasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi kita masing-masing, tidak terbatas hanya pada isu tertentu saja,” ujar dia.

Ivan mengharapkan adanya koordinasi data dengan Kementerian Keuangan tersebut bisa memudahkan pengusutan kasus tindak pidana pencucian uang nantinya. Ia menambahkan hal itu juga bisa membuat Kementerian Keuangan bisa menjadi lebih akuntabel lagi dalam bekerja.

"Penanganan data serta pemenuhan permintaan informasi dari Kementerian Keuangan RI oleh PPATK, senantiasa kami prioritaskan khususnya dalam rangka membantu penerimaan negara," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD menyebut transaksi janggal di Kementerian Keuangan senilai Rp 300 triliun bukan korupsi namun dugaan tindak pidana pencucian uang. Ia menyebut transaksi tersebut melibatkan 467 pegawai di Kemenkeu sejak 2009-2023.

"Bukan korupsi, (tapi) pencucian uang. Pencucian uang itu lebih besar dari korupsi, tapi tidak ngambil uang negara," kata Mahfud dalam jumpa pers yang disiarkan kanal YouTube resmi Kemenkopolhukam, Jumat 10 Maret 2023. 

Mahfud juga mengoreksi anggapan yang beredar di masyarakat bahwa temuan transaksi mencurigakan di Kemenkeu sebesar Rp300 triliun tersebut merupakan hasil penyelewengan uang pajak.

"Apalagi dipikir ngambil uang pajak, itu ndak, bukan itu. Mungkin ngambil uang pajaknya sedikit, nanti akan diselidiki," ujarnya.

Tujuh kasus dengan dugaan TPPU Rp 60 triliun

Kendati demikian, Mahfud menyatakan pihaknya telah mengambil sampel tujuh dari 197 kasus yang dilaporkan. Setelah dihitung ditemukan dari tujuh kasus tersebut sudah menimbulkan dugaan TPPU sebesar Rp60 triliun.

Laporan Transaksi Janggal Rafael Alun Mangkrak Bertahun-tahun di KPK, Ini Alasannya

8 menit lalu

Eks penyidik KPK, M Praswad Nugraha, mengakui sempat menerima laporan transaksi janggal Rafael Alun dari PPATK.

Transaksi Janggal Rp 300 T Pegawai Kemenkeu, Apa Beda Pencucian Uang dan Korupsi?

37 menit lalu

Mahfud MD menyebut transaksi mencurigakan Rp 300 triliun di Kemenkeu bukan korupsi tetapi pencucian uang. Apa bedanya?

Saham Istri Wahono Saputro di Perusahaan Istri Rafael Alun Bakal Disorot KPK

45 menit lalu

KPK akan mengklarifikasi saham istri Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur Wahono Saputro (WS) hari ini, Selasa, 14 Maret 2023.

Sederet Fakta Seputar Transaksi Janggal Rp 300 Triliun di Kemenkeu

54 menit lalu

Kabar soal temuan transaksi janggal senilai Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih terus bergulir. Kasus tersebut pertama kali diungkap ke publik oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam sebuah acara di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

Dugaan Pencucian Uang Rp 300 T Pegawai Kemenkeu, Pakar: Tak Ada Alasan Ragukan Ketegasan Sri Mulyani Lakukan Bersih-bersih

1 jam lalu

Center For Research on Ethics Economy and Demoracy (CREED) menanggapi soal transaksi janggal Rp 300 triliun yang diduga sebagai tindak pidana pencucian uang di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Temuan Transaksi Janggal Rp 300 T, PPATK Serahkan Rekapitulasi Data Hasil Pemeriksaan ke Kemenkeu

1 jam lalu

PPATK telah menyampaikan kembali rekapitulasi data hasil analisis atau pemeriksaan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Terpopuler Bisnis: Membedah Definisi Pencucian Uang, Kata ICW Soal Transaksi Janggal Rp 300 T

2 jam lalu

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Senin kemarin 13 Maret 2022, dimulai dari hebohnya kasus dugaan pencucian uang.

KPK akan Minta Klarifikasi Wahono Saputro soal Kekayaan, Berikut Catatan LHKPN

2 jam lalu

Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur Wahono Saputro akan diminta klarifikasi soal kekayaan dalam LHKPN miliknya pada Selasa 14 Maret 2023.

Dugaan Transaksi Janggal Rp 300 Triliun di Kemenkeu, PPATK Diminta Buka-bukaan Data ke Publik

3 jam lalu

Yoseph Billie Dosiwoda meminta PPATK membuka data transaksi janggal Rp 300 triliun di Kemenkeu.

Piala Dunia U-20 2023: MUI Akan Minta Penjelasan Pemerintah Soal Keikutsertaan Timnas Israel

7 jam lalu

MUI ingin mendengar penjelasan Menpora dan PSSI ihwal penyelenggaraan Piala Dunia U-20 2023.