Ini Skema Baru Perizinan STR Dokter di RUU Kesehatan

Kamis, 30 Maret 2023 | 13:45 WIB

Vinnilya Huanggrio / FER

Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Arianti Anaya (tengah), didampingi Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan Kemenkes Oos Fatimah Rosyati saat berbicara pada acara Sosialisasi dan Focus Group Discussion RUU Kesehatan Substansi SDM Kesehatan , di Jakarta, Rabu, 29 Maret 2023. (B Universe Photo/Mohammad Defrizal)

Arianti mengatakan, sistemnya jika dulu dilaksanakan secara manual, masing-masing. Bahkan ada yang pakai lembaran kertas begitu dan akhirnya selalu hilang.

Tetapi sekarang penjagaan kompetensi melalui RUU Kesehatan akan bekerjasama dengan seluruh institusi pelatihan. Entah itu swasta, rumah sakit, organisasi profesi atau apapun institusi yang sudah terakreditasi dan terintegrasi dalam satu sistem di Kemenkes.

“SIP kalau SIP dulu lima tahun maka sekarang pun ya lima tahun, kemudian siapa yang mengeluarkan kalau dulu Pemda maka kami masih menyampaikan di sini adalah pemerintah,” tutur dia.

“Nanti kita akan duduk bareng. Pemerintah ini tentunya harus saling menjaga bahwa pelaksanaan ini bisa berjalan secara transparan,” tambahnya.

Kemenkes akan mempertimbangkan mana yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, mana yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

"Contohnya, di daerah terpencil dokternya cuma satu enggak mungkin kan SIP-nya tiga betul ya, Dok,” ucap Arianti.

“Nah, SIP tambahannya itu dimungkinkan diberikan tetapi diberikan oleh pusat berdasarkan need assesment. Selebihnya kalau yang reguler tetap dilakukan oleh Pemda,” sambung dia.

Lebih lanjut, dikatakan Arianti sistem informasi jika kini masing-masing diatur oleh Pemda. Maka, nanti pemberiannya semua terintegrasi menjadi satu kesatuan. Sehingga dapat diakses oleh stakeholder terkait, Pemda, pemerintah dan juga oleh tenaga kesehatannya itu sendiri.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan