Status Siaga Tempur di Papua Diminta Dikaji Ulang, Ini Alasannya

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi I DPR Christina Aryani meminta Panglima TNI Laksamana Yudo Margono agar memikirkan ulang soal penetapan status siaga tempur di Papua, pasca adanya serangan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menewaskan seorang prajurit. Menurut Christina, status siaga tempur tersebut menimbulkan efek ketakutan di tengah masyarakat Papua.
“Dalam kemelut konflik Papua yang sangat kompleks, kami memandang perlu bagi TNI untuk memikirkan ulang keputusan memberlakukan siaga tempur. Istilah ini tentunya menimbulkan efek ketakutan di masyarakat meski sudah ada penjelasan bahwa kebijakan ini hanya diberlakukan di daerah-daerah rawan. Masalah baru bisa timbul terkait obyektivitas penetapan rawan tidaknya suatu daerah,” ujar Christina kepada wartawan, Kamis (20/4/2023).
Christina mengatakan pihaknya percaya, tanpa istilah siaga tempur pun, TNI dan Polri mampu mengatasi situasi yang ada pasca evaluasi terukur usai kejadian di Pos Mugi, Kabupaten Nduga. Menurut dia, TNI tidak perlu terpancing sehingga harus mengambilkan tindakan berlebihan.
“Kami juga berharap TNI tidak terpancing untuk mengambil langkah serang berlebihan tetapi fokus pada upaya pembebasan sandera, penyelamatan prajurit yang masih dinyatakan hilang serta proses evakuasi,” tandas Christina.
Diketahui, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menaikkan status di Papua menjadi siaga tempur sebagai respons atas serangan dari KKB terhadap Batalyon Infanteri Raider 321/Galuh Taruna di Distrik Mugi-Mam, Nduga, Papua pada 15 April 2023. Serangan tersebut mengakibatkan satu prajurit TNI meninggal dunia dan empat prajurit TNI lainnya mengalami luka tembak.
“Dengan kondisi ini, khususnya di wilayah tertentu kita ubah menjadi operasi siaga tempur,” ujar Yudo Margono di Timika, Papua, Selasa (18/4/2023).
Status siaga tempur, kata Yudo, hanya berlaku di sejumlah tempat dengan tingkat kerawanan tinggi. Peningkatan status ini, dilakukan agar naluri bertempur prajurit terbangun. Yudo menegaskan bahwa tidak akan ada penambahan jumlah pasukan maupun altusista di Papua. Selain itu, tutur Yudo, tidak akan mengubah banyak strategi atau pendekatan yang dilakukan TNI di Papua termasuk penggunakan pendekatan lunak.
Saksikan live streaming program-program BTV di sini
BERITA TERKAIT

Fadli Zon Minta Pemerintah Tegas Putuskan Status KKB Papua

Pemerintah Didorong Berani Tetapkan KKB Sebagai Kelompok Separatis

PDIP Rekomendasikan Tumpas KKB dengan Operasi Khusus

Panglima TNI Perintahkan Siaga Tempur Lawan KKB di Papua

5 Prajurit TNI Masih Hilang Usai Baku Tembak dengan KKB Papua

TNI-Polri Kejar KKB, DPR: Hati-hati, Jangan Korbankan Sipil
Bebas Macet, Mudik dengan Helikopter
BERITA TERKINI

H-2 Lebaran, Kendaaran Pemudik di Tol Nganjuk Naik Tiga Kali Lipat

Idulfitri Jatuh pada 22 April 2023, Ini Alasannya

H-2 Lebaran, Pemkab Sidoarjo Berangkatkan 1.450 Warga Mudik Gratis

Kapolda NTT: Penyerang Dimobilisasi, Skala Rusuh Kupang Akan Lebih Besar

Polresta Malang Salurkan Satu Ton Beras Zakat Fitrah

Banyak Warga Mudik, Kampung Ketupat Bogor tetap Banjir Pesanan

Fadli Zon Minta Pemerintah Tegas Putuskan Status KKB Papua

Kapolri Imbau Masyarakat Tidak Konvoi Saat Malam Takbiran

Tok! Idulfitri 1444 Hijriah Jatuh Pada Sabtu 22 April

IDI Bagikan Tips Persiapan Fisik Saat Hadapi Kemacetan Mudik


B-FILES

Tidak ada komentar:
Posting Komentar