KemenPANRB Bakal Atur Ulang Perhitungan Tukin PNS, Disesuaikan dengan Kinerja - inews.id

Diposting oleh pada tanggal

 

KemenPANRB Bakal Atur Ulang Perhitungan Tukin PNS, Disesuaikan dengan Kinerja

inews.id
May 23, 2023
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas.

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) bakal mengatur ulang mekanisme pemberian tunjangan kinerja (tukin) untuk pegawai negeri sipil (PNS). Nantinya, pemberian tukin didasarkan pada kinerja masing-masing pegawai.

MenPANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan, jumlah tukin yang diterima PNS akan berbeda antara satu pegawai dengan lainnya.

“Harusnya tukin jadi reward kepada staf atau karyawan. Tapi sekarang menjadi hak. Pekerja yang memiliki kinerja bagus dan yang tidak mendapatkan tukin yang sama. Padahal mestinya berbeda berdasarkan kinerja. Ini akan direvisi ulang,” ujar Anas, kepada wartawan di Kantor KemenPANRB, Jakarta, Selasa (23/5/2023).

Anas menambahkan, saat ini pihaknya tengah berdiskusi dengan Kementerian Keuangan untuk merinci mekanisme pemberian tukin.

Namun, dia mengatakan pembahasan tentang penyesuaian besaran tukin belum dilakukan. Pasalnya, penyesuaian tersebut akan disesuaikan dengan besaran pendapatan asli daerah (PAD).

“Itu disesuaikan dengan PAD, masing-masing daerah berbeda. Misalnya, ada camat di satu daerah yang punya tunjangan Rp1 juta, ada yang Rp20 juta. Jadi tergantung,” katanya.

Editor : Aditya Pratama

Follow Berita iNews di Google News

Menurutnya, penyesuaian tukin PNS sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk menciptakan birokrasi dengan kinerja yang bagus. Dengan begitu, masing-masing pegawai bisa meningkatkan kinerja untuk mendapatkan tukin yang lebih besar dari pegawai lainnya.

Nantinya, mekanisme baru tukin PNS akan diatur dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Anas mengatakan, pihaknya tengah melakukan revisi untuk menyederhanakan PP ASN.

“Proses penyederhanaan sudah 80 persen. Jadi nanti besaran tukin tentu akan sesuai dengan kinerja. Tidak disamaratakan,” tuturnya.

Editor : Aditya Pratama

Follow Berita iNews di Google News

Baca Juga

Komentar

Posting Komentar