Pemerintah Tandingan Myanmar Sambut Baik Upaya Indonesia Damaikan Konflik, tapi... - inews.id - Opsiin

Informasi Pilihanku

powered by Surfing Waves
(Baca Post Terbaru) RI Bakal Impor LNG dari AS untuk Seimbangkan Perdagangan dengan Trump | kumparan   (Baca Post Terbaru) Iran Tahan 2 Warga Prancis Lebih dari 3 Tahun, Didakwa Jadi Mata-mata Mossad | Sindonews   (Baca Post Terbaru) Pramono: Indeks Kemacetan Jakarta Menurun - Kompas   (Baca Post Terbaru) Horor! 383 Mayat Manusia Ditemukan di Dekat Perbatasan AS-Meksiko | Sindonews   (Baca Post Terbaru) #NewsFlash: Berita Populer Palangka Raya, Kegiatan Edukasi Literasi Keuangan Diikuti Pelaku UMKM Sukses - Tribunkalteng.com   (Baca Post Terbaru) Xi Jinping dan Putin Absen KTT BRICS 2025 di Brasil, Ada Apa? | Sindonews   (Baca Post Terbaru) Evakuasi WN Brasil Juliana Marins, Agam Rinjani Dkk Dapat Penghargaan dari Pemerintah | Sindonews   (Baca Post Terbaru) Hari Ini Mulai Diterapkan Bebas Visa Kunjungan bagi Warga Negara Brasil dan Turki | Sindonews   (Baca Post Terbaru) Keluarga Juliana Marins Disebut Bakal Tuntut Pemerintah, Menhut: Kita Pertanggungjawabkan! | Sindonews   (Baca Post Terbaru) 30 Penumpang KMP Tunu yang Tenggelam di Selat Bali Belum Ditemukan, Basarnas Manfaatkan Golden Time - Sindonews  
demo-image

Pemerintah Tandingan Myanmar Sambut Baik Upaya Indonesia Damaikan Konflik, tapi... - inews.id

Share This
Responsive Ads Here

 

Pemerintah Tandingan Myanmar Sambut Baik Upaya Indonesia Damaikan Konflik, tapi...

inews.id
May 10, 2023
Pemerintah bayangan Myanmar menyambut baik upaya Indonesia mendamaikan konflik

YANGON, iNews.id - Pemerintah bayangan Myanmar menyambut baik upaya Indonesia, selaku pemimpin ASEAN, untuk memfasilitasi pembicaraan damai dengan junta militer untuk mengakhiri konflik. Meski demikian, mereka tetap tidak percaya dengan pemerintahan junta militer yang menggulingkan Aung San Suu Kyi.

Pemerintahan bayangan Myanmar atau dikenal dengan Pemerintah Persatuan Nasional dibentuk untuk menandingi pemerintahan militer yang kini berkuasa di Myanmar.

"Hambatan terbesar untuk pembicaraan damai adalah junta militer," kata Kyaw Zaw, juru bicara Pemerintah Persatuan Nasional, dikutip dari Reuters, Rabu (10/5/2023).

Menurut Kyaw Zaw, ketidakpercayaan pihaknya terbukti karena pemerintahan junta tak melaksanakan 5 poin konsensus perdamaian yang ditetapkan di Jakarta pada April 2021. Saat itu pemimpin junta Ming Aun Hlaing yang meneken konsensus tersebut.

"Junta tidak pernah menepati janjinya," kata Kyaw Zaw, menegaskan.

Para pemimpin ASEAN menyerukan segera diakhirinya permusuhan di Myanmar, mendorong dialog segera, dan pengiriman bantuan.

Sementara itu, surat kabar yang dikelola junta, Global New Light of Myanmar, melaporkan pemerintah mengundang para pejuang perlawanan untuk bergabung seraya menawarkan hadiah uang bagi mereka yang mau meletakkan senjata.

Editor : Anton Suhartono

Follow Berita iNews di Google News

Search-light.f9feb9a5
Comment Using!!

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Bottom Ad

Pages