Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati buka suara mengenai kritik terkait utang pemerintah sebesar Rp 1.000 triliun per tahun.

Sri Mulyani menuturkan, pemerintah melakukan pembayaran utang setiap tahun sesuai perencanaan dalam APBN. Pembiayaan setiap tahun dilakukan secara prudent dengan tetap memperhatikan risiko yang ada.

“Pembayaran utang kalau kita lihat data pengelolaan utang, tiap tahun kita tahu beberapa, utang itu kan ada jangka waktunya, kita pasti, untuk yang jatuh tempo, maupun pembayaran utangnya itu sudah ada di dalam APBN,” ucap Sri Mulyani usai Rapat Paripurna di Gedung DPR, Selasa (23/5/2023).

Angka tersebut menunjukan kondisi utang luar negeri Indonesia tetap terkendali pada kuartal I 2023 tetap terkendali. Utang luar negeri Indonesia pada kuartal I 2023 secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,9% (yoy), melanjutkan kontraksi pada kuartal sebelumnya sebesar 4,1% (yoy). Kontraksi pertumbuhan ini bersumber dari utang luar negeri sektor publik (pemerintah dan Bank Sentral) dan swasta.

Sebelumya Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan nilai utang dalam masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mencapai Rp 1.000 triliun per tahun.

Hal ini disampaikan dalam acara Milad ke-21 PKS di Istora Senayan. Pernyataan mengenai utang negara ini menjadi lanjutan dari pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam acara yang sama.



"Pak AHY tadi mengatakan utang besar, betul. Setahun bayar utang lebih Rp 1.000 triliun, terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka," ucap Jusuf Kalla.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

BERITA TERKAIT

Hingga April 2023, Realisasi Subsidi Sentuh Rp 62 Triliun

Sri Mulyani: APBN Surplus Rp 234,7 Triliun pada April 2023

Sri Mulyani Sebut Kinerja APBN Tetap Solid

Hingga April 2023, Penerimaan Pajak Tembus Rp 688,15 Triliun

Per April 2023, Realisasi Belanja Negara Sudah Rp 765,8 Triliun

Fokus Pembangunan IKN, Sri Mulyani Paparkan Kebijakan Belanja RAPBN 2024