IMF Minta Jokowi Hapus Pembatasan Ekspor Nikel dan Komoditas Lain
Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) meminta pemerintah Indonesia mempertimbangkan pembatasan ekspor nikel dan komoditas lainnya. Hal tersebut merespons pelarangan ekspor sejumlah komoditas mentah oleh Presiden Jokowi.
"Direksi (IMF) meminta Indonesia untuk mempertimbangkan penghapusan pembatasan ekspor secara bertahap dan tidak memperluas pembatasan ke komoditas lain." tulis IMF dalam laporan bertajuk 'IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia', dikutip Selasa (27/6).
IMF menilai, kebijakan tersebut harus didasari oleh analisis biaya-manfaat lebih lanjut. Serta, dirancang untuk meminimalkan dampak negatif lintas batas.
"Kami menyambut baik ambisi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dalam ekspor, menarik investasi asing langsung, dan memfasilitasi alih keterampilan dan teknologi," terang dia.
"Namun, kami mencatat bahwa kebijakan harus diinformasikan melalui analisis biaya-manfaat lebih lanjut, dan dirancang untuk meminimalkan luapan lintas batas," imbuhnya.
Sebelumnya, Jokowi menegaskan, Indonesia akan melanjutkan kebijakan larangan ekspor komoditas mentah lainnya, demi meningkatkan industri olahan sumber daya alam di dalam negeri.
Terbaru, Jokowi berniat melarang ekspor tembaga mulai Juni 2023. Namun, kebijakan tersebut batal diterapkan, salah satu penyebabnya kondisi smelter yang ada di Tanah Air dinilai belum siap.
"Saya hari Selasa mau cek smelter tembaga di Newmount sama di Freeport sudah selesai belum? Kalau sudah hampir selesai setop, tembaga setop lagi. Sehingga semuanya berproduksi di dalam negeri. Tapi nyetop-nyetop itu juga perlu nyali," kata Jokowi saat acara 1 Dekade Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) di Hotel Salak, Bogor, Minggu (18/6).
Upaya menyetop ekspor konsentrat tembaga bukan perkara mudah. Jokowi mencontohkan saat membuat kebijakan melarang ekspor nikel. Kebijakan tersebut langsung digugat oleh Uni Eropa ke organisasi perdagangan dunia. Kondisi tersebut bisa saja terulang di komoditas bauksit yang juga ada larangan ekspor.
"Kita baru setop nikel saja sudah digugat Uni Eropa, kalah lagi kita. Kemarin kita kalah, banding. Pak ini kalah, ya kalah enggak apa-apa, ada upaya banding, banding, banding," ujar Jokowi.
"Ini bauksit nanti digugat lagi, disetop digugat lagi, enggak tahu nanti yang gugat Tiongkok, mungkin. Karena memang ekspor kita banyak di sana. Gugat ya kita banding," tambahnya.
Jokowi menegaskan Indonesia negara besar. Ia memastikan tidak takut untuk melawan gugatan yang dilakukan oleh negara lain terkait kebijakan hilirisasi di Indonesia.
"Jangan digugat nyalinya langsung ciut. Digugat Uni Eropa juga masih berkawan baik kok dengan Presiden Uni Eropa. Tapi ya kita hadapi. Jangan sampai digugat, kalah, langsung mundur, ya enggak jadi industri kita," terang Jokowi.
Jokowi memastikan hilirisasi harus didorong. Ia tidak mau potensi besar yang ada di dalam negeri tidak bisa dimaksimalkan dengan baik.
"Kita bayangin kita punya industri mobil listrik gede banget, itu kan baru digugat awal. Menyiapkan industri prekursor, industri ekspor, EV-nya, lithium baterainya, kan baru kita siapin. Mungkin selesai 2027 Insyaallah 2028," tutur Jokowi.
Komentar
Posting Komentar