Menteri PUPR: Progres Pembangunan Fisik IKN Capai 29,87 Persen - inews

 

Menteri PUPR: Progres Pembangunan Fisik IKN Capai 29,87 Persen

inews.id
June 6, 2023
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut kebutuhan dana untuk pembangunan tahap awal Ibu Kota Negara
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut kebutuhan dana untuk pembangunan tahap awal Ibu Kota Negara

JAKARTA, iNews.id - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menyampaikan, progres pembangunan fisik Ibu Kota Nusantara (IKN) mencapai 29,87 persen. Sebanyak 39 paket pekerjaan senilai Rp24,16 triliun telah terkontrak sejak 2020-Maret 2033.

"Hitungan kami untuk IKN dari 2020-2024 sekira Rp62,27 triliun sebanyak 76 paket pekerjaan, sampai 2023 yang sedang dalam pekerjaan 39 paket ini total anggaran Rp24,16 triliun, progres fisik 29,87 persen," ujar Basuki dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2023).

Basuki menambahkan, pada tahun anggaran 2023-2024 atau pembangunan tahap awal masih terdapat 37 paket lagi yang sedang dalam proses lelang dengan total Rp21,41 triliun.

Lebih lanjut, Basuki menuturkan, pihaknya akan membangun infrastruktur dasar di IKN. Pada tahun anggaran 2023 merupakan dukungan anggaran yang diberikan sebesar Rp26,67 triliun yang akan digunakan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Perumahan, dan Bina Konstruksi.

Ditjen Sumber Daya Air mendapatkan alokasi Rp1,14 triliun untuk pembangunan drainase utama dan pengendalian banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Sanggai, Bendungan Sepaku Semoi, Embung KIPP, dan Intake Sungai Sepaku.

Editor : Aditya Pratama

Follow Berita iNews di Google News

Ditjen Bina Marga mendapatkan alokasi Rp9,72 triliun yang digunakan untuk pembangunan jalan kerja logistik KIPP, Jalan Sumbu Kebangsaan sisi Timur dan Barat, jalan tol IKN, pembangunan lingkar sepaku, jalan akses persemaian Mentawir pembangunan duplikasi jembatan pulau balang bentang pendek, pembangunan jalan akses bandara, dan pembangunan dermaga logistik.

Ditjen Cipta Karya mendapat alokasi Rp11,58 triliun yang akan digunakan untuk membangun kantor presiden, masjid negara, Sekretariat Negara, 4 kantor Kementerian Koordinator, penyiapan KIPP I dan II, penataan sumbu kebangsaan, pembangunan beranda kawasan Nusantara, pembangunan gedung PUPR, pembangunan IPA dan jaringan pembangunan IPAL, serta pembangunan TPST.

Ditjen perumahan sebesar Rp4,20 triliun untuk pembangunan rumah tapak jabatan Menteri, serta pembangunan rumah susun (rusun) ASN dan Hamkam.

"Pembangunan rusun ASN akan segera dimulai dan pembangunan Rumah Tapak Menteri sedang dalam konstruksi. Bina konstruksi Rp300 miliar itu untuk pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi di IKN," tuturnya.

Editor : Aditya Pratama

Follow Berita iNews di Google News

Baca Juga

Komentar

 Pusatin Informasi 


 Postingan Lainnya