Pemkot Batu Disomasi Imbas Mangkraknya Museum HAM Munir
:extract_focal()/https%3A%2F%2Fimg2.beritasatu.com%2Fcache%2Fberitasatu%2F960x620-3%2F2023%2F06%2F1685973026-4080x2296.webp)
Batu, Beritasatu.com - Yayasan Museum HAM Munir melalui YLBHI LBH pos Malang melayangkan somasi ke Dinas Pariwisata Pemkot Batu terkait penggunaan dan pengembangan Museum HAM Munir di Jalan Sutan Hasan Halim, Kota Batu, Jawa Timur.
Somasi dilayangkan karena hingga saat ini tidak ada kepastian waktu dan kelanjutan dari Dinas Pariwisata Kota Batu mengenai pengelolaan Museum Munir serta pengadaan barang oleh Dinas Pariwisata yang tidak sesuai kebutuhan Museum HAM Munir.
Kepala Kantor dan Penasihat Hukum YLBHI LBH pos Malang Daniel Alexander Siagian mengatakan somasi terpaksa dilakukan karena Pemkot Batu tidak segera merealisasikan pengembangan museum yang sudah disepakati. Selain itu, penggunaan Gedung Bangunan Museum HAM Munir juga tidak sesuai dengan peruntukannya.
"Bahwa Yayasan Museum HAM Omah Munir dalam hal ini pihak kedua menanyakan kelanjutan dan kepastian melalui komunikasi kepada Dinas Pariwisata Kota Batu, namun tidak kunjung mendapatkan jawaban dan kepastian. Hingga saat ini justru gedung Museum HAM Munir Kota Batu justru digunakan untuk aktivitas dan kegiatan yang tidak sejalan dengan tujuan awal pembangunan Gedung Museum," ungkap Daniel kepada wartawan, Rabu (7/6/2023).
Yayasan Museum Munir menuding Dinas Pariwisata Kota Batu telah melakukan pengadaan barang dengan tanpa berkoordinasi dengan Yayasan Museum HAM Omah Munir, sehingga tidak sesuai dengan rencana kebutuhan dan pengembangan Museum HAM Munir dengan menggunakan anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
"Bahwa kami menilai telah terjadi wanprestasi dalam bentuk Pengabaian dan Inkonsistensi Pemerintah Kota Batu dalam hal pelaksanaan perencanaan kegiatan dan pengelolaan Museum HAM Munir Kota Batu yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah termaktub dalam Perjanjian Kerjasama dan Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani oleh Kedua Pihak," tandasnya.
Saksikan live streaming program-program BTV di sini
Dia menjelaskan pembangunan gedung Museum yang berada di Kota Batu sejak awal memang dimaksudkan sebagai Museum HAM Munir untuk pendidikan HAM dan serta mengenang jasa-jasa Munir Said Thalib sebagai Pejuang Hak Asasi Manusia sebagaimana hal tersebut telah termaktub dalam Kesepakatan Bersama Nomor: 134.4/19/KSB/422.011/2022 dan Nomor:41/SK/MHM/XI/2022.
Setelah selesai pembangunan Gedung Museum telah dilakukan penandatangan MoU antara Pemerintah Kota Batu dengan Yayasan Museum HAM Omah Munir dan PKS antara Disparta Kota Batu dengan Yayasan Museum HAM Omah Munir pada tanggal 28 November 2022.
Namun, hingga saat ini tidak ada kepastian dan kelanjutan dari Dinas Pariwisata Kota Batu mengenai pelaksanaan perencanaan, kegiatan, dan pengelolaan Museum HAM Kota Batu.
"Atas pertimbangan di atas, kami mensomasi, mengingatkan Pemerintah Kota Batu Cq Dinas Pariwisata Kota Batu untuk segera memberikan keputusan tindak lanjut secara konkrit kerja sama pengelolaan Museum HAM Munir sesuai dengan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani oleh kedua pihak," tegasnya.
Setelah melayangkan Somasi, Yayasan Museum Munir memberikan waktu 1 bulan kepada Pemkot Batu untuk segera melakukan evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan Museum Munir.
Sementara itu, PJ Wali Kota Batu Aries Agung Paewai mengatakan pihaknya tidak ingin berkomentar terkait ancaman somasi yang akan dilakukan Suciwati. Dia mengaku memilih aturan agar tidak salah dalam penggunaan anggaran.
"Saya tidak menanggapi mas. Saya tidak mau saling menyalahkan. Tapi semua sesuai dengan proses dan ada pengelolaan anggaran yang harus kita patuhi," kata Aries.
Perlu diketahui bersama pembangunan Museum HAM Munir ini menghabiskan dana Rp 10 miliar yang diambilkan dari dana APBD Tahun 2020 Pemprov Jatim. Keberadaan Museum Munir ini diharapkan berbagai pihak sebagai objek wisata edukasi dan sejarah HAM.
Saksikan live streaming program-program BTV di sini
Komentar
Posting Komentar