Beredar Surat Protes Pegawai ke Pimpinan KPK usai Dirdik Asep Mundur By CNN Indonesia

 

Beredar Surat Protes Pegawai ke Pimpinan KPK usai Dirdik Asep Mundur

By CNN Indonesia

cnnindonesia.com

July 29, 2023

Foto ilustrasi. KPK saat ini jadi sorotan terkait polemik kasus suap Basarnas. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Jakarta, CNN Indonesia --

Beredar surat protes dari pegawai ke pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai Direktur Penyidikan sekaligus Plt Deputi Penindakan Brigadir Jenderal Asep Guntur Rahayu mundur. Asep mundur karena polemik kasus suap Basarnas.

Surat dari pegawai itu juga meminta audiensi dengan para pimpinan lembaga antirasuah itu.

Sumber di internal KPK membagikan surat elektronik yang dikirim salah seorang pegawai KPK itu. Surat dikirim melalui milist KPK yang bisa dilihat oleh seluruh pegawai.

Surat itu disebut kemudian mendapat respons positif dari pegawai KPK yang lain yang mendukung isi surat tersebut.

Selain ditujukan ke pimpinan KPK, surat juga ditujukan (c.q) ke Dewan Pengawas KPK.

"Bersama surat ini kami atas nama pegawai KPK khususnya yang berada di bawah naungan Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK menyikapi merebaknya isu pengunduran diri Brigadir Jenderal Asep Guntur Rahayu selaku Plt Deputi Penindakan KPK dan Direktur Penyidikan KPK sebagaimana pemberitaan dalam tautan media..." demikian tertulis dalam surat tersebut.

Turut disertakan tautan berita CNNIndonesia.com soal pengunduran diri Asep Guntur dari KPK berjudul 'Dirdik KPK Brigjen Asep Guntur Mengundurkan Diri Buntut Polemik OTT Basarnas'.

Dalam surat tersebut juga disebutkan para pegawai ingin agar Asep Guntur tetap bertahan. Perwira tinggi Polri itu dinilai punya kinerja baik di KPK.

Dalam surat juga tertulis sejumlah hal yang dipertanyakan penyidik soal kasus Basarnas. Misalnya soal penetapan tersangka yang melalui proses panjang dan mekanisme ekspos perkara yang dihadiri pimpinan KPK yang menganut asas collective colegial.

Namun saat kasus itu dipermasalahkan TNI, pimpinan KPK Johanis Tanak justru menyalahkan penyelidik.

"Mengapa kami yang bekerja dengan segala daya upaya dan keselamatan kami jadi taruhan namun kami juga yang menjadi pihak yang disalahkan?" demikian tertulis dalam surat tersebut.

"Atas dasar hal tersebut, kami memohon dan meminta dengan hormat kepada Pimpinan KPK selaku pengayom, pembina dan atasan kami untuk dilakukan audiensi dengan pimpinan KPK pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 pada tempat yang kondusif dan waktu yang menyesuaikan kesediaan pimpinan".

Dalam audiensi nanti, pegawai akan menuntut tiga hal yakni:

1. Permohonan maaf dari pimpinan kepada publik, lembaga KPK dan pegawai KPK
2. Meralat pernyataan yang telah disampaikan kepada publik dan media
3. Pengunduran diri karena telah berlaku tidak profesional dan mencederai kepercayaan publik, lembaga KPK maupun pegawai KPK.

Sementara itu salah satu pimpinan KPK Alexander Marwata menyatakan KPK tak menyalahkan penyelidik atau penyidik.

"Saya tidak menyalahkan penyelidik atau penyidik, maupun jaksa KPK. Mereka sudah bekerja sesuai dengan kapasitas dan tugasnya. Jika dianggap sebagai kekhilafan, itu kekhilafan pimpinan," kata Alexander Marwata, Sabtu (29/7).

Sementara Ketua KPK Firli Bahuri juga sudah menyatakan bahwa polemik kasus Basarnas menjadi tanggung jawabnya sebagai pimpinan KPK. 

"Seluruh proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh segenap insan KPK, serta berbagai upaya pencegahan dan pendidikan antikorupsi, adalah tanggung jawab penuh Pimpinan KPK," kata Firli dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/7).

Firli juga kirim email

Belakang Ketua KPK Firli Bahuri juga mengirim email untuk seluruh pegawai KPK melalui milis. Sumber CNNIndonesia.com di internal KPK membagikan email dari Firli itu.

Dalam surat elektroniknya, Firli menyatakan ia meyakini bahwa KPK sudah bekerja secara profesional dan mengikuti aturan dan ketentuan hukum.

"Bahwa kegiatan OTT sudah benar dilakukan melalui beberapa tahapan sampai dengan penetapan tersangka yang diketahui oleh pimpinan," kata Firli.

"Tidak ada yang keliru apalagi salah," imbuh Firli.

Ia menegaskan menangkap koruptor tidak salah karena sesuai mandat yang diamanatkan ke KPK.

"Tapi selalu ada perlawanan balik saat kita melakukan yang benar," katanya.

Ia mengakui beberapa hari terakhir memang bertugas keluar kantor. Ia mengaku langsung menuju KPK begitu tiba di Jakarta.

"Sebagai pemegang tanggung jawab tertinggi lembaga, saya akan bertanggung jawab," katanya.

Ia meminta waktu untuk merapatkan barisan. Ia juga mengaku sudah menjadwalkan apel keluarga besar KPK pada Senin (31/7) pekan depan

"Semua harus solid, kompak dan profesional untuk menghadapi serangan balik para koruptor," ujarnya.

Sebelumnya, Brigjen Asep Guntur dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah polemik Operasi Tangkap Tangan (OTT) pejabat Basarnas RI. Dalam sebuah pesan dari Asep yang diperlihatkan sumber internal KPK pada CNNIndonesia.com, Asep menyebut pelaksanaan OTT dan penetapan tersangka, penyidik melakukan kekhilafan.

"Sebagai pertanggungjawaban saya selaku Direktur Penyidikan dan Plt. Deputi Penindakan, dengan ini saya mengajukan pengunduran diri karena tidak mampu mengemban amanah sebagai Direktur Penyidikan dan Plt. Deputi Penindakan. Surat resmi akan saya sampaikan hari Senin," kata Asep.

Pada Kamis (27/7) malam, salah satu wakil ketua KPK Alex Marwata mengumumkan bahwa Kabasarnas jadi tersangka kasus suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas. Kasus ini juga menyeret pihak swasta dan oknum militer.

Akan tetapi pada Jumat (28/7), salah satu wakil ketua KPK Johanis Tanak menggelar konferensi pers dan menyampaikan bahwa tim penyidik KPK "khilaf" dan "lupa" dalam OTT.

CNNIndonesia.com sudah mencoba mengonfirmasi kabar ini pada Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada respons dari juru bicara KPK itu.

(Tim/sur)