Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berencana memanggil sejumlah petinggi Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan. Mereka dipanggil untuk menjalani agenda klarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN.

"Ada, masih banyak. Ada lima apa enam (pejabat Bea Cukai)," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/7/2023).

Pahala belum membeberkan identitas para pejabat Bea Cukai yang akan menjalani klarifikasi LHKPN. Hanya saja, dia menyebut para pejabat tersebut punya kedudukan serupa dengan mantan Kepala Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono yang menjadi tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi serta tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Kepala iya, pelabuhan-pelabuhan kayak beginilah," ungkap Pahala.

Pahala menerangkan, KPK melakukan klarifikasi LHKPN terhadap para pejabat tersebut guna menelusuri ada atau tidaknya kejanggalan dalam kepemilikan hartanya. Kini, KPK tengah melakukan persiapan dalam menggelar agenda klarifikasi LHKPN.

"Janggal tuh artinya apa? Kalau dia besar banget belum tentu juga janggal kalau dia punya warisan, tetapi ya kita ambil saja, kita lihat rekeningnya semua, kita dengar semua informasi dari lapangan. Kalau ada harta lain yang belum disebut, lalu kita analisis kewajaran hartanya, kan dia ada pemasukan, ada pengeluaran. Kalau dia punya harta besar, dulu belinya dari mana, kita balik ke belakang," ujar Pahala.

Pahala menyebut, para pejabat Bea Cukai yang bakal dipanggil KPK adalah yang bertugas di daerah pelabuhan. KPK kini fokus melakukan persiapan.

"Lagi disiapin timnya, tetapi rekening banknya lagi diminta, kan ada waktu," ucap Pahala.

Pahala mengungkapkan, KPK belajar dari kasus Andhi Pramono. Dari kasus tersebut, KPK menemukan cara untuk melakukan pembenahan di Bea Cukai.

"Ternyata ini salah satu yang bisa dipakai juga mempercepat supaya Bea Cukai gerak lebih cepat di pelabuhan. Caranya diundang menerangkan LHKPN-nya," katanya.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

BERITA TERKAIT

KPK Usut Dugaan Pejabat Daerah "Bermain" Nikel

Ini Respons Firli Bahuri soal Lukas Enembe Sempat Menolak Dirawat

KPK Baru 3 Kali OTT pada 2023, Luhut: Kalau Enggak Ada Lebih Bagus

Datangi Markas KPK, Luhut Minta Tidak Selalu Pamer OTT

Luhut Minta KPK Selidiki Dugaan Ekspor Ilegal 5 Juta Ton Nikel ke Tiongkok

Menko Luhut: KPK Selamatkan Ratusan Triliun dari Korupsi

BERITA TERKINI

Buktikan Keuangan Sehat, BPJS Kesehatan Lunasi Utang Rp 600 Miliar ke RSCM

Surya Paloh Sindir Pihak yang Minta Nasdem Keluar dari Koalisi Jokowi

Mutilasi Sleman, Pelaku dan Korban Tergabung dalam Komunitas Beraktivitas Tak Wajar

Andika Perkasa Tegaskan Dukung Ganjar di Pilpres 2024

Amankan Pemilu 2024, Polri Libatkan Densus dalam Operasi Mantap Brata

Jatah Menteri Berkurang, Begini Respons Sejumlah Elite Partai Nasdem

Menkominfo Bukan Kader Nasdem, Syahrul Takut Salah dan Siti Enggan Menjawab

Mangkir dari Pemeriksaan Kejagung, Airlangga Dipanggil Lagi Pekan Depan

Nekat! Tentara AS Ini Melintas Tanpa Izin Masuk ke Negaranya Kim Jong-un

Soal Tim 7 Pemenangan Ganjar, Hasto: Masih Bisa Bertambah