Pemerintah Perlu Tingkatkan Pengawasan dan Sinergi Moda Transportasi untuk Masyarakat- Beritasatu

Jakarta, Beritasatu.com - Analis kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menilai implementasi kebijakan yang efektif dan pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan manfaat bagi masyarakat terkait integrasi moda transportasi seperti LRT, MRT, dan Transjakarta. Tujuan utamanya adalah mengendalikan perilaku masyarakat yang masih cenderung menggunakan kendaraan pribadi.

"Dalam hal ini, penting bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap implementasi kebijakan agar dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi atau motor. Perilaku ini perlu dikontrol," ujar Trubus Rahardiansyah kepada Beritasatu.com, Jumat (14/7/2023).

Trubus menjelaskan bahwa sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya, seperti Bekasi, Depok, Bogor, dan Tangerang, perlu ditingkatkan. Contohnya, kebijakan ganjil-genap yang diterapkan di DKI Jakarta harus didukung oleh wilayah penyangga lainnya.

"Pemerintah perlu meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara moda transportasi itu sendiri dengan wilayah DKI Jakarta dan wilayah penyangga. Koordinasi yang lebih baik dibutuhkan agar kebijakan seperti ganjil-genap dapat diterapkan di wilayah Bekasi, Bogor, Depok, dan Tangerang," tambahnya.

Selain itu, Trubus menekankan pentingnya penyesuaian peraturan terkait kebijakan penggunaan kendaraan umum, seperti sanksi bagi parkir mobil sembarangan, batasan usia kendaraan, dan penggunaan jalan berbayar ERP.

"Pemerintah perlu mendorong kepala daerah untuk membuat ketentuan atau sanksi yang tegas terhadap para pengendara yang parkir sembarangan. Selain itu, peraturan mengenai usia kendaraan perlu disesuaikan, misalnya seperti di Singapura yang membatasi kendaraan maksimal 5 tahun. Juga, diperlukan penerapan jalan berbayar ERP khusus di jalan protokol Jakarta, seperti Sudirman, Thamrin, dan di Depok, jalan Margonda Raya," jelas Trubus Rahardiansyah.

Trubus juga menyoroti pentingnya edukasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat untuk menggunakan transportasi umum dengan nyaman dan aman, serta memastikan keamanan dari tindakan pelecehan seksual.

"Pemerintah harus mengedukasi masyarakat agar lebih memprioritaskan penggunaan transportasi umum. Dua hal yang diinginkan masyarakat dalam menggunakan kendaraan umum adalah keamanan dan kenyamanan. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa penggunaan moda transportasi umum aman, misalnya dari tindakan pelecehan seksual, serta memberikan kenyamanan kepada pengguna dengan fasilitas seperti AC," ucapnya.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini