Pemerintah Perlu Tingkatkan Pengawasan dan Sinergi Moda Transportasi untuk Masyarakat- Beritasatu

 Pemerintah Perlu Tingkatkan Pengawasan dan Sinergi Moda Transportasi untuk Masyarakat

Jumat, 14 Juli 2023 | 18:00 WIB

Penulis: Helmut Timothy | Editor: RZL

Kereta api ringan atau Lintas Raya Terpadu (LRT) Jabodebek melintas saat uji coba terbatas di jalur LRT Dukuh Atas-Cawang, Jakarta, Rabu 12 Juli 2023. Kementerian Perhubungan mulai melakukan uji coba terbatas LRT Jabodebek yang terbagi dalam dua tahapan operasional, yakni tahap pertama berlangsung mulai 12 Juli sampai 26 Juli 2023 dengan penumpang undangan berasal dari unsur kementerian/lembaga, jurnalis/media, dan komunitas sedangkan untuk tahap kedua akan dimulai pada 27 Juli sampai 15 Agustus 2023 dengan penumpang undangan yang berasal dari masyarakat umum. (Beritasatu.com / Joanito De Saojoao)

Jakarta, Beritasatu.com - Analis kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menilai implementasi kebijakan yang efektif dan pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan manfaat bagi masyarakat terkait integrasi moda transportasi seperti LRT, MRT, dan Transjakarta. Tujuan utamanya adalah mengendalikan perilaku masyarakat yang masih cenderung menggunakan kendaraan pribadi.

"Dalam hal ini, penting bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap implementasi kebijakan agar dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi atau motor. Perilaku ini perlu dikontrol," ujar Trubus Rahardiansyah kepada Beritasatu.com, Jumat (14/7/2023).

6 Transportasi Umum di Jakarta yang Bisa Jadi Andalan Sehari-hari

Trubus menjelaskan bahwa sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya, seperti Bekasi, Depok, Bogor, dan Tangerang, perlu ditingkatkan. Contohnya, kebijakan ganjil-genap yang diterapkan di DKI Jakarta harus didukung oleh wilayah penyangga lainnya.

"Pemerintah perlu meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara moda transportasi itu sendiri dengan wilayah DKI Jakarta dan wilayah penyangga. Koordinasi yang lebih baik dibutuhkan agar kebijakan seperti ganjil-genap dapat diterapkan di wilayah Bekasi, Bogor, Depok, dan Tangerang," tambahnya.

Selain itu, Trubus menekankan pentingnya penyesuaian peraturan terkait kebijakan penggunaan kendaraan umum, seperti sanksi bagi parkir mobil sembarangan, batasan usia kendaraan, dan penggunaan jalan berbayar ERP.

"Pemerintah perlu mendorong kepala daerah untuk membuat ketentuan atau sanksi yang tegas terhadap para pengendara yang parkir sembarangan. Selain itu, peraturan mengenai usia kendaraan perlu disesuaikan, misalnya seperti di Singapura yang membatasi kendaraan maksimal 5 tahun. Juga, diperlukan penerapan jalan berbayar ERP khusus di jalan protokol Jakarta, seperti Sudirman, Thamrin, dan di Depok, jalan Margonda Raya," jelas Trubus Rahardiansyah.

Kehadiran LRT Jabodebek Disambut Baik oleh Masyarakat

Trubus juga menyoroti pentingnya edukasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat untuk menggunakan transportasi umum dengan nyaman dan aman, serta memastikan keamanan dari tindakan pelecehan seksual.

"Pemerintah harus mengedukasi masyarakat agar lebih memprioritaskan penggunaan transportasi umum. Dua hal yang diinginkan masyarakat dalam menggunakan kendaraan umum adalah keamanan dan kenyamanan. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa penggunaan moda transportasi umum aman, misalnya dari tindakan pelecehan seksual, serta memberikan kenyamanan kepada pengguna dengan fasilitas seperti AC," ucapnya.

# Transportasi# MRT# LRT# Transjakarta# Transportasi Umum

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

---

Bagikan

URL berhasil di salin.

6 Transportasi Umum di Jakarta yang Bisa Jadi Andalan Sehari-hari

OTOTEKNO

Ratusan Triliun, Dampak Ekonomi MRT, LRT, dan Kereta Cepat

EKONOMI

Respons Pengguna MRT Tak Lagi Bisa Gunakan Dompet Digital

MEGAPOLITAN

DKI Evaluasi Pembayaran MRT yang Tak Bisa Gunakan Dompet Digital Mulai Juli

MEGAPOLITAN

Indonesia Bebas Masker, Begini Tanggapan Pengguna MRT

NASIONAL

Penumpang MRT Diizinkan Tak Pakai Masker