Akselerasi Transformasi Ekonomi, Alokasi Belanja Pemerintah Pusat Naik 6,5 Persen By BeritaSatu

 

Akselerasi Transformasi Ekonomi, Alokasi Belanja Pemerintah Pusat Naik 6,5 Persen

By BeritaSatu.com

beritasatu.com

July 31, 2023

Sri Mulyani.

Jakarta, Beritasatu.com - Untuk mengakselerasi transformasi ekonomi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 2024 mengalokasikan anggaran belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.446,5 triliun. Angka ini meningkat 6,5% dibandingkan outlook 2023 sebesar Rp 2.298,2 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting. Pemerintah juga melakukan pembangunan infrastruktur prioritas seperti di Ibu Kota Nusantara (IKN), hingga proyek strategis nasional (PSN).

BACA JUGA

“Kenaikan belanja pemerintah pusat ini cukup tajam, apalagi sesudah kita mengalami kenaikan lonjakan tahun 2020. Kita harapkan tahun 2024 bisa menyelesaikan berbagai program prioritas presiden,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2024 di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Sri Mulyani menambahkan, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan Pemilu 2024.

“Kita juga menggunakan APBN 2024 untuk memperkuat pertahanan dan keamanan,” lanjutnya.

Secara umum, belanja negara dialokasikan sebesar Rp 3.304,1 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.446,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 857,6 triliun.

Penerimaan Pajak
Pemerintah pada 2024 juga akan terus menggenjot penerimaan pajak melalui reformsi perpajakan. Targetnya penerimaan pajak bisa mencapai Rp 1.986,9 triliun. Angka ini tumbuh 9,3% dari outlook penerimaan pajak 2023 sebesar Rp 1.818,2 triliun.

Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, untuk mencapai target tersebut, pemerintah terus melakukan reformasi pajak. Hal ini dilakukan melalui implementasi nomor induk kependudukan (NIK) sebagai nomor pajak wajib pajak (NPWP), ekstensifikasi wajib pajak high wealth individual, implementasi core tax system, hingga pemanfaatan digital forensics.

“Penerimaan pajak pada 2024 ditargetkan tumbuh 9,3% mencapai Rp 1.986,9 triliun. Ini artinya dengan pertumbuhan ekonomi 5,2%, kita berharap tax ratio akan terus meningkat,” paparnya.

Sri Mulyani menambahkan, Kementerian Keuangan juga akan terus memberikan insentif fiskal yang terarah dan terukur. Insentif pajak diberikan sebagai salah satu langkah untuk memberikan insentif transformasi ekonomi .

Hal ini dilakukan dengan mendukung transisi ekonomi hijau, termasuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB), mendukung investasi dan hilirisasi (tax holiday, tax allowance), mendukung UMKM, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi.

BACA JUGA

“Jadi pajak tidak hanya untuk collection, tetapi juga memberikan insentif,” kata Sri Mulyani.

Untuk kepabeanan dan cukai, targetnya di 2024 mencapai Rp 321 triliun. Angka ini tumbuh 7% dari outlook 2023 yang sebesar Rp 300,1 triliun. Sedangkan untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP), targetnya di 2024 mencapai Rp 473 triliun. Angka ini turun 8,3% dari outlook 2023 yang sebesar Rp 515,8 triliun. Secara umum, pendapatan negara pada RAPBN tahun anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp 2.781,3 triliun.

Di sisi lain, belanja negara dialokasikan sebesar Rp 3.304,1 triliun, sehingga defisit anggaran menjadi sebesar 2,29% PDB atau sebesar Rp 522,8 triliun.