Kemenaker Masih Diskusikan Aturan WFH Karyawan Swasta di DKI By BeritaSatu

 

Kemenaker Masih Diskusikan Aturan WFH Karyawan Swasta di DKI

By BeritaSatu.com

beritasatu.com

July 31, 2023

Sejumlah warga pejalan kaki melintas memakai masker untuk melindungi diri dari debu dan polusi udara, di Jalan Sudirman,Jakarta, Jumat 11 Agustus 2023. Pemprov DKI Jakarta mengimbau warga menggunakan masker untuk mengantisipasi polusi udara di Ibu Kota akibat polusi udara Jakarta dinilai sangat buruk.

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) masih melakukan diskusi mendalam terhadap usulan pemberlakuan kembali bekerja dari rumah atau work from home (WFH) untuk mengurangi polusi udara.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, pemberlakuan kebijakan WFH akan menekan mobilitas dan berdampak pada pengurangan penggunaan kendaraan bermotor.

"Kami masih mendiskusikan, belum sampai pada kesimpulan, belum sampai apakah itu imbauan menteri, atau imbauan swasta sendiri, atau nanti pemerintah provinsi. Tapi saya kira memang itu masalah yang harus kita atasi,” ucap Ida Fauziyah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Ida mengatakan, pihaknya belum mengeluarkan imbauan agar perusahaan mewajibkan karyawan bekerja dari rumah. Sampai saat ini, Kemenaker masih melihat lebih detail terkait pengaruh penurunan mobilitas karyawan dan dampaknya ke pengurangan polusi udara.

“Kita belum sampai pada apakah mengimbau dalam bentuk surat, tapi itu menjadi wacana yang terus kita diskusikan. Tapi harus dicarikan jalan keluar memang, jalan keluar bagaimana polusi ini tidak semakin buruk,” katanya.

Ida menegaskan bahwa polusi udara merupakan masalah bersama, Oleh karena itu penanganan masalah ini harus dilakukan secara bersama-sama antarpemangku kepentingan. Dia harus melihat jenis pekerjaan yang akan diberlakukan kebijakan work from home atau WFH.

“Jika memang itu kan tentu mana pekerjaan yang bisa bekerja dari rumah dan mana yang tidak, kita belum sampai situ. Itu menjadi diskusi yang harus kita matangkan,” kata Ida.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan Presiden Joko Widodo meminta jajaran terkait untuk mempersiapkan sejumlah langkah guna mengatasi masalah kualitas udara di wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) yang sangat buruk dalam sepekan terakhir.

BACA JUGA

"Langkah tersebut dibagi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Presiden tadi menegaskan bahwa jangka pendek harus ada intervensi dan harus segera dilakukan,” ungkap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, usai mengikuti rapat terbatas pada Senin (14/8/2023).

Intervensi tersebut, kata Siti, antara lain dengan memberlakukan kebijakan Euro 5 dan 6, menambah ruang terbuka hijau (RTH), hingga menerapkan kembali WFH.

Baca Juga