PBB Minta Kekuatan Militer untuk Atasi Geng Kriminal di Haiti
:extract_focal()/https%3A%2F%2Fimg2.beritasatu.com%2Fcache%2Fberitasatu%2F960x620-3%2F1652337100_670_419.jpg)
New York, Beritasatu.com – PBB menyatakan, perlunya penggunaan kekuatan militer dan pengerahan polisi multinasional untuk memulihkan ketertiban dan hukum di Haiti dari geng-geng kriminal. Hal ini diungkapkan Sekjen PBB Antonio Guterres kepada Dewan Keamanan pada hari Selasa (15/8/2023).
Pemerintah Haiti, sejak tahun lalu meminta bantuan internasional untuk memerangi geng-geng kriminal di negara itu yang melakukan kekerasan dan menguasai sebagian besar wilayah di ibu kota Port-au-Prince. Guterres menyarankan pada bulan Oktober agar negara-negara dunia mengirim pasukan aksi cepat untuk mendukung polisi Haiti.
Dewan Keamanan pada bulan lalu mendorong negara-negara anggotanya untuk memberikan dukungan keamanan dan meminta Guterres untuk melaporkan dalam waktu 30 hari tentang berbagai opsi PBB. Termasuk dukungan untuk pasukan multinasional non-PBB atau kemungkinan operasi penjaga perdamaian.
Laporan Guterres ke dewan yang beranggotakan 15 orang tersebut, menguraikan dua opsi potensial PBB. Pertama, memberikan dukungan logistik kepada pasukan multinasional dan polisi Haiti. Kedua, memperkuat misi politik PBB yang sudah ada di Haiti.
"Konteks Haiti saat ini tidak kondusif untuk pemeliharaan perdamaian," ujar Guterres.
Ia menambahkan, hukum dan ketertiban harus dipulihkan. Geng kriminal mesti dilucuti, instalasi strategis dan jalan raya diamankan dan kehadiran negara dibangun kembali untuk menyediakan layanan dasar.
“Penggunaan kekuatan yang kuat, dilengkapi dengan serangkaian tindakan non-kinetik, oleh pasukan polisi multinasional khusus yang cakap yang diaktifkan oleh aset militer, dikoordinasikan dengan polisi nasional, akan dapat mencapai tujuan ini,” kata Guterres. yang mengunjungi Haiti bulan lalu.
Penjaga perdamaian PBB dikerahkan ke Haiti pada tahun 2004 setelah pemberontakan menyebabkan penggulingan dan pengasingan Presiden Jean-Bertrand Aristide saat itu. Pasukan penjaga perdamaian pergi pada 2017 dan digantikan oleh polisi PBB, yang juga pergi pada 2019.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar