Standar Ganda Uni Eropa, Bungkam saat Busana Muslimah Dilarang tapi Murka ketika LGBT Ditolak - inews.

 

Standar Ganda Uni Eropa, Bungkam saat Busana Muslimah Dilarang tapi Murka ketika LGBT Ditolak

inews.id

August 29, 2023

Pemerintah Prancis belum lama ini mengumumkan larangan penggunaan busana Muslimah jenis abaya ke sekolah-sekolah di negara itu.

BRUSSELS, iNews.id – Prancis belum lama ini mengumumkan larangan penggunaan busana Muslimah jenis abaya oleh siswinya di sekolah-sekolah di negara itu. Menanggapi kabar tersebut, Uni Eropa tak berkutik.

Komisi Eropa menganggap masalah pelarangan penggunaan abaya di sekolah-sekolah Prancis sebagai masalah dalam negeri yang bersangkutan. Juru Bicara Uni Eropa, Christian Wigand mengatakan, otoritas nasional Prancis bertanggung jawab atas undang-undang yang relevan di negaranya.

“Kami telah melihat laporan mengenai keputusan Prancis. Izinkan saya mengklarifikasi bahwa undang-undang tentang penggunaan pakaian keagamaan di depan umum adalah hak yang ditentukan oleh negara-negara anggota, tergantung pada pengawasan pengadilan nasional dan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa,” kata Wigand dalam sebuah pengarahan, Selasa (29/8/2023).

Menurut dia, negara-negara anggota Uni Eropa telah menerapkan pendekatan yang berbeda mengenai masalah tersebut karena mereka memiliki banyak pilihan mengenai pengaturan hubungan antara negara dan agama.

Pada Minggu (27/8/2023), Menteri Pendidikan Perancis Gabriel Attal mengatakan bahwa pemerintahnya akan melanjutkan larangan penggunaan abaya di sekolah-sekolah tepat pada awal tahun ajaran pada 4 September nanti. Dia berdalih, pembatasan penggunaan busana Muslimah itu akan menjunjung hak siswa untuk membebaskan diri melalui pendidikan di sekolah.

Larangan tersebut telah memicu perdebatan publik yang memanas di seluruh spektrum politik dan sosial di Prancis mengenai nilai-nilai sekuler yang dijunjung tinggi oleh negara tersebut, serta sejauh mana nilai-nilai tersebut dapat melanggar kebebasan sipil.

Sikap Uni Eropa yang tak berkutik dengan kebijakan kontroversial Prancis kali ini, bertolak belakang dengan reaksi yang ditunjukkan organisasi supranasional itu tatkala mendapati salah satu negaranya, Hongaria, mengesahkan undang-undang anti-LGBT pada Juni 2021.

Editor : Ahmad Islamy Jamil

Follow Berita iNews di Google News

Baca Juga

Pertahankan UU Anti-LGBTQ, Uganda Tak Takut Diboikot Bank Dunia

Pada waktu itu, para pemimpin Eropa mengecam PM Hongaria, Viktor Orban, karena meloloskan legislasi tersebut. Alasannya, UU itu dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan Uni Eropa. Bahkan, beberapa eksekutif pemerintah seperti PM Belanda Mark Rutte meminta Hongaria untuk hengkang dari Uni Eropa gara-gara kebijakan Budapest tersebut.

Jadi, Uni Eropa tidak melihat UU anti-LGBT Hongaria sebagai urusan dalam negeri yang bersangkutan. Akan tetapi, standar ganda blok tersebut akhirnya kelihatan sendiri saat menyikapi kebijakan Prancis yang membatasi hak-hak Muslimah.