BPHN Raih Award Dunia, LBH Minta APBN Bantuan Hukum Si Miskin Dinaikkan
Program bantuan hukum cuma-cuma ke si miskin yang dilakukan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham mendapatkan penghargaan internasional. Oleh sebab itu, LBH Keadilan meminta agar anggaran dari APBN untuk kelompok rentan itu dinaikkan.
Program 'Perluasan Bantuan Hukum bagi Individu dan Kelompok Rentan di Indonesia' itu baru saja meraih penghargaan Open Government Partnership (OGP) Awards 2023 yang diselenggarakan di Tallin, Estonia pada Rabu (6/9) kemarin.
"Diraihnya penghargaan OGP Awards oleh BPHN, harus terus dibarengi dengan peningkatan layanan akses terhadap keadilan yang meniscayakan tersedianya anggaran yang memadai. Oleh karena itu kami berharap Menteri Keuangan menambah alokasi anggaran bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu," kata LBH Keadilan, Banten, Abdul Hamim Jauzie kepada wartawan, Kamis (7/9/2023)
Menurut LBH Keadilan, prestasi ini tidak hanya memperkuat citra Indonesia di dunia internasional, tetapi juga menegaskan komitmen Kemenkumham untuk melindungi individu dan kelompok rentan di dalam negeri. Selain itu juga terus mengupayakan perluasan akses terhadap keadilan (access to justice).
"Selamat kepada Kepala BPHN Prof Dr Widodo Ekatjahjana SH MHum. Di bawah kepemimpinan Guru Besar Hukum Universitas Jember itu, BPHN mendapatkan banyak prestasi," kata Abdul Hamim Jauzie lagi.
Menurut catatan LBH Keadilan, BPHN sudah kerap mendapatkan penghargaan. Aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (SIDBANKUM) juga pernah mendapatkan penghargaan sebagai Top 99 Inovasi Pelayanan Publik. SIDBANKUM ini telah mempermudah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi untuk melaporkan kerja layanannya kepada BPHN melalui Kantor Wilayah Kemenkum HAM.
"Program BPHN juga luar biasa baik. Di tahun ini misalnya, BPHN telah menyelenggarakan Paralegal Justice Award 2023 sebuah ajang pemberian penghargaan bagai Lurah/ Kepala Desa yang telah berkontribusi baik dalam pelayanan hukum kepada publik di tingkat desa dan kelurahan," ujar Abdul Hamim Jauzie.
BPHN juga mengadakan program BPHN Mengasuh. Sebuah program yang dilaksanakan di sekolah yang bertujuan menyampaikan informasi Hukum dan menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada siswa.
Sebagaimana diketahui, Widodo terbang langsung ke Estonia, Eropa untuk menerima penghargaan Open Government Partnership (OP) Award 2023 itu. Puncak pemberian penghargaan dilakukan pada Rabu (6/7) sore waktu Estonia. Penghargaan itu diberikan untuk program 'Perluasan Bantuan Hukum bagi Individu dan Kelompok Rentan di Indonesia'
"Ini adalah program bantuan hukum dan akses keadilan dari Indonesia untuk dunia," ujar Widodo.
(asp/zap)
Komentar
Posting Komentar