Jumat, 08/09/2023 09:00 WIB
Media Asing Sorot Pesan Mendesak RI ke AS-China di KTT ASEAN
Jakarta, CNBC Indonesia - KTT ASEAN ke-43 yang dilaksanakan di Jakarta, Indonesia, 5-7 September 2023 kemarin menjadi sorotan media asing. Kali ini 'pesan mendesak' yang diberikan RI kepada sejumlah negara termasuk Amerika Serikat (AS) dan China.
Dalam pertemuan yang dihadiri 20 negara ASEAN dan mitra itu, Indonesia, lewat Presiden Joko Widodo (Jokowi), telah mendesak negara-negara lain untuk menjaga perdamaian dan menghindari konflik. Pesan mendesak dari RI ini pun disoroti oleh media asing, salah satunya Channel News Asia (CNA) lewat artikel bertajuk 'US, China square off on the South China Sea as Indonesia urges leaders to maintain peace'.
"Dalam forum-forum tersebut, saya memang menyatakan bahwa setiap pemimpin yang hadir mempunyai tanggung jawab yang sama besarnya untuk tidak menimbulkan konflik baru, tidak menimbulkan ketegangan baru," kata Jokowi dalam konferensi pers penutupan KTT Ke-43 ASEAN di Jakarta.
"Dan pada saat yang sama, kita juga mempunyai tanggung jawab untuk meredakan ketegangan yang memanas," lanjutnya.
Jokowi kemudian menambahkan bahwa para pemimpin perlu menciptakan ruang dialog. Ini penting untuk meredakan ketegangan dan mendorong komunikasi.
"Saya jamin, kalau kita tidak mampu mengelola perbedaan, kita akan hancur," ujarnya, menambahkan sejauh ini para pemimpin, meskipun menghadapi situasi sulit, berhasil menjaga perdamaian dan stabilitas.
Media tersebut lalu mengaitkan dengan pembicaraan panas di dalam East Asia Summit (EAS) atau Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur ke-18 yang digelar di sela-sela KTT ke-43 ASEAN. Dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia yakni AS dan China akhirnya membahas masalah Laut China Selatan (LCS).
Wakil Presiden AS Kamala Harris menegaskan bahwa kebebasan navigasi dan penerbangan harus dihormati. Harris, yang menghadiri pertemuan tersebut mewakili Presiden AS Joe Biden, juga mengatakan semua perselisihan harus diselesaikan secara damai dan sesuai dengan hukum internasional, termasuk Konvensi Hukum Kelautan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi oleh lebih dari 160 negara, termasuk China.
Dia juga menegaskan kembali dukungan AS terhadap keputusan pengadilan arbitrase PBB pada tahun 2016, yang memutuskan bahwa China tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim wilayah di laut yang bernilai perdagangan lebih dari US$3 triliun setiap tahunnya. Apalagi wilayah tersebut mengangkut sepertiga pelayaran global.
Sementara Perdana Menteri (PM) China Li Qiang dilaporkan menyatakan negaranya dan negara-negara ASEAN secara aktif memajukan konsultasi mengenai Kode Etik di LCS.
"Li Qiang juga menyatakan harapannya agar negara-negara di luar kawasan menghormati sepenuhnya upaya yang dilakukan negara-negara kawasan untuk menegosiasikan aturan Laut Cina Selatan dan menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan," lapor CGTN, media yang dikelola pemerintah China, mengutip pidato Li dalam pertemuan EAS.
Media itu menambahkan bahwa Li juga mendesak EAS untuk tetap berkomitmen pada perannya dan memainkan peran yang lebih besar dalam membantu mencapai stabilitas jangka panjang dan kemakmuran abadi di kawasan, di tengah tantangan dan dinamika baru.
Sebagai informasi, Kementerian Sumber Daya Alam China sebelumnya mengeluarkan Peta Standar China Edisi 2023, yang mengklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan yang disengketakan ditambah garis tambahan ke timur Taiwan, sehingga menjadikan wilayah tersebut termasuk dalam 10 garis putus-putus.
Anggota ASEAN-Brunei, Malaysia, Filipina dan Vietnam - juga mengklaim sebagian dari laut yang kaya sumber daya tersebut, sementara kapal China sering bentrok dengan kapal Indonesia di Laut Natuna Utara yang berada di tepi Laut China Selatan.
Sejauh ini, klaim teritorial sepihak China tumpang tindih dengan klaim beberapa negara ASEAN dan Taiwan, serta India. Selain dengan China, LCS sendiri berbatasan dengan Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam.
(sef/sef)
Komentar
Posting Komentar