Surakarta, Beritasatu.com Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, menghormati pihak yang melaporkan dirinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan kolusi dan nepotisme terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden.

Laporan diajukan kepada KPK oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Persatuan Advokat Nusantara tidak hanya ditujukan kepada Gibran tetapi juga kepada ayah Gibran Presiden Joko Widodo, adik Gibran Kaesang Pangarep, dan paman Gibran yang juga Ketua MK Anwar Usman.

"Silakan, monggo," kata Gibran di Surakarta, Jawa Tengah, pada hari Selasa (24/10/2023). Gibran mengaku sepenuhnya menyerahkan proses hukum yang ada di lembaga antirasuah tersebut. "Iya, biarkan KPK menindaklanjuti," tambahnya.

Laporan itu diajukan kepada KPK karena dugaan praktik kolusi dan nepotisme yang melibatkan Gibran. Diketahui, keputusan MK yang memberikan syarat alternatif pernah atau sedang menjadi kepala daerah meski belum memenuhi batas usia capres-cawapres 40 tahun, memuluskan langkah Gibran maju di Pilpres 2024.

Gibran juga telah dipinang Koalisi Indonesia Maju sebagai bakal cawapres pendamping bakal capres Prabowo Subianto.

Menanggapi pro dan kontra yang muncul terkait kinerjanya sebagai wali kota Surakarta dan sebagai calon wakil presiden (cawapres), Gibran mempercayakan penilaian tersebut kepada masyarakat. Gibran merespons santai terkait keraguan beberapa pihak yang berpendapat bahwa dia belum menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai wali kota Surakarta.

"Saya akan membiarkan masyarakat yang menilai," ungkapnya.

Dalam kesempatan terpisah, senada dengan Gibran, Presiden Jokowi juga menghormati pelaporan dirinya, kedua anaknya, dan adik iparnya Ketua MK Anwar Usman ke KPK.

"Ya, itu kan proses demokrasi di bidang hukum. Ya, kami hormati semua proses itu," kata Jokowi setelah menghadiri acara BNI Investor Daily Summit 2023 di Jakarta, Selasa (24/10/2023).