ICW Minta Polri Terbuka soal Data Pengadaan Alat Sadap
:extract_focal()/https%3A%2F%2Fimg2.beritasatu.com%2Fcache%2Fberitasatu%2F960x620-3%2F2023%2F10%2F1696849093-1920x1080.webp)
Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Mabes Polri terbuka mengenai dokumen pengadaan sebuah sistem aplikasi penyadapan bernama Pegasus. Permintaan itu disampaikan lantaran aplikasi tersebut berpotensi membahayakan keberlangsungan demokrasi di Indonesia.
"Kenapa? karena dengan metode yang cukup canggih, alat sadap ini bisa digunakan tanpa cara yang biasanya diterapkan dalam penyadapan. Misalnya, mengakses dokumen maupun mengakses tautan khusus," kata peneliti ICW, Tibiko Zabar kepada wartawan di Mabes Polri, Senin (9/10/2023).
Konsorsium Indonesia Leaks pada Juni 2023 lalu menemukan alat sadap dengan metode zero click atau yang dikenal Pegasus, milik perusahaan NSO Group asal Israel, telah masuk ke Indonesia.
Menurut Tibiko, laporan Indonesia Leaks itu menyebutkan Pegasus diduga dimiliki oleh sejumlah lembaga intelijen dan penegak hukum, salah satunya Polri.
“Kepolisian sebagai salah satu lembaga yang diketahui berdasarkan data dari Opentender.net yang ICW cek, ikut mengadakan zero click sejak tahun 2017-2018, maka kami bermaksud untuk meminta informasi kontrak pengadaan sebagaimana diatur dalam ketentuan UU terbukaan informasi publik,” ucapnya.
Diketahui, pegasus memiliki kemampuan untuk menata-matai pengguna smartphone dan mencuri data.
Selain itu, Pegasus dapat melihat apa yang dilihat oleh pengguna dalam perangkatnya dan dapat menyalakan mikrofon serta video dalam keadaan perangkat tidak digunakan.
Komentar
Posting Komentar