Overkapasitas, PLN Habiskan Puluhan Triliun untuk Listrik yang Tidak Terpakai
Penulis: Tim BeritaSatu | Editor: B1
Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, mengungkapkan bahwa upaya transisi pembangkit listrik dari tenaga fosil menuju energi baru terbarukan (EBT) masih menghadapi masalah kompleks.
Salah satu masalah yang dihadapi adalah overkapasitas listrik yang dimiliki oleh PT PLN, yang mencapai sekitar 7 gigawatt. Hal ini berarti PLN membayar sekitar Rp 20 hingga 21 triliun untuk listrik yang tidak dimanfaatkan.
"PLN saat ini over kapasitas listrik ya. Over kapasitas juga tidak kecil hampir 7 giga watt. 7 giga watt artinya kalau 1 giga watt itu kita harus membayar Rp 3 triliun untuk kontrak take or pay, maka 7 giga watt artinya kita membayar kurang lebih Rp 20 hingga 21 triliun untuk listrik yang tidak kita manfaatkan," kata Eddy kepada Beritasatu.com, Selasa (14/11/2023).
Eddy mengatakan kapasitas berlebih tersebut akan semakin bertambah jika menerima pasokan listrik baru dari sumber energi terbarukan.
"Dengan kapasitas yang sekarang ada, kalau sekarang ini PLN kemudian menerima pasokan listrik dari sumber energi terbarukan artinya kan overkapasitas bertambah," kata dia.
Di sisi lain, jika pemerintah ingin melakukan pensiun dini terhadap pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara untuk digantikan dengan pembangkit listrik EBT, juga masih harus dihadapi tantangan. Salah satunya, kata Eddy, untuk melakukan pensiun dini PLTU akan membutuhkan biaya besar.
"Pensiun dini PLTU batubara berarti kita mengakhiri secara dini kontrak yang sudah terjalin antara pelaku usaha yang membangun PLTU tersebut dengan PLN. Pengakhiran kontrak itu tentu ada klausulnya yang mungkin tidak bisa dibatalkan. Kalaupun dibatalkan, itu akan ada hitungan dan penaltinya, berapa penaltinya itu merupakan salah satu hal yang perlu kita kaji lagi dan dihitung kembali," jelas Eddy.
Eddy menuturkan, saat ini tengah dilakukan memensiunkan dini dua PLTU di Cirebon dan Pelabuhan Ratu. Namun, proses pensiun dini PLTU memakan ongkos hingga puluhan triliun rupiah.
"Untuk pensiun dini di Cirebon itu biayanya adalah Rp 12 triliun, dan untuk di Pelabuhan Ratu itu biayanya Rp 13 triliun. Meskipun yang di Pelabuhan Ratu itu sudah ada pendanaan dari Asian Development bank (ADB)," kata dia.
Besaran dana untuk memensiunkan dini PLTU tersebut dapat dijadikan tolak ukur untuk melihat besaran biaya yang dibutuhkan untuk memensiunkan dini PLTU lainnya.
"Jadi pertimbangan bagi kita untuk pensiun dini PLTU itu selain dibutuhkan biaya, juga dibutuhkan kemampuan bagi kita untuk melakukan negosiasi pembatalan kontraknya juga. Karena kita tidak bisa serta-merta membatalkan kontrak, karena itu akan mengirimkan sinyal negatif ke dunia usaha terutama dunia internasional yang kemudian pasti akan enggan untuk berinvestasi di Indonesia," pungkas Eddy.
Selain itu, Eddy menekankan pentingnya memastikan ketersediaan dan kemampuan pembangkit listrik pengganti sebelum memensiunkan PLTU.
"Jangan kita langsung memproses atau pensiun dini PLTU, sebelum kita mengetahui kapan pembangkit listrik yang berbasis energi terbarukan itu sudah bisa tersedia dan sudah bisa langsung dipergunakan," pungkas dia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar