Palestina Adukan Ancaman Bom Nuklir Israel ke IAEA
Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Maliki, mengajukan keberatan resmi kepada Badan Energi Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA) terkait ancaman bom nuklir Israel di Jalur Gaza.
Menurut kantor berita Wafa, al-Maliki mengirim surat resmi ke Direktur Jenderal IAEA, Rafael Mariano Grossi, pada Rabu (8/11) yang menyatakan bahwa ancaman nuklir Tel Aviv "benar-benar konsisten dengan wacana yang berlaku di Israel" terhadap Palestina.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menilai ancaman itu perlu ditindaklanjuti dengan "pengakuan resmi bahwa Israel memiliki senjata nuklir dan senjata pemusnah massal."
Al-Maliki menggarisbawahi bahwa Israel telah mengembangkan senjata nuklir secara ilegal, menolak untuk bergabung dengan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir, dan menolak tunduk pada sistem pemantauan atau perlindungan apa pun.
"[Al-Maliki] menekankan bahwa Israel kini berupaya untuk memicu konflik dan memperdalam pendudukannya melalui ancaman penggunaan senjata nuklir terhadap rakyat Palestina di Gaza," bunyi laporan Wafa.
Karena hal tersebut, ia pun mendesak IAEA untuk menindaklanjuti ancaman nuklir Israel itu. Dia mengingatkan bahwa ancaman penggunaan senjata nuklir terhadap satu negara merupakan ancaman bagi semua negara di dunia.
Lebih jauh, Al-Maliki juga meminta IAEA dan semua negara anggotanya untuk mengutuk ancaman Israel dan mengambil semua tindakan yang diperlukan "untuk menetralisir ancaman nyata terhadap hak hidup rakyat Palestina dan negara-negara sekitarnya."
Aduan Al-Maliki ini muncul setelah Menteri Warisan Israel Amihai Eliyahu mengatakan kepada radio Israel bahwa Tel Aviv bisa saja menjatuhkan "bom nuklir" di Gaza, dalam agresi yang pecah 7 Oktober lalu ini.
Pernyataan Eliyahu pun dihujani kecaman dari negara Arab. Liga Arab dalam pernyataan resminya menyebut komentar sang menteri "tidak hanya mengakui bahwa mereka [Israel] memiliki senjata nuklir, tapi juga menegaskan realitas pandangan rasis yang menjijikkan terhadap rakyat Palestina."
Pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, juga sampai menyerukan pemecatan kepada Eliyahu atas pernyataannya. Lapid menyebut pernyataan Eliyahu "mengejutkan dan gila oleh seorang menteri yang tidak bertanggung jawab."
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pun langsung men-skors Eliyahu dari sejumlah pertemuan karena sudah membuat gaduh. Skors itu berlaku "sampai pemberitahuan lebih lanjut."
"Pernyataan Eliyahu tidak didasarkan pada kenyataan. Israel dan IDF (Pasukan Pertahanan Israel) beroperasi sesuai dengan standar tertinggi hukum internasional untuk menghindari melukai orang yang tidak bersalah. Kami akan terus melakukannya sampai kami menang," demikian bunyi pernyataan kantor Netanyahu, seperti dikutip Reuters, Minggu (5/11).
Komentar
Posting Komentar