Perang Israel-Palestina, Begini Rumitnya Resolusi DK PBB
Reporter
Kamis, 9 November 2023 08:37 WIB
- Bagikan
Iklan
TEMPO.CO, Jakarta – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa atau DK PBB yang membahas gencatan senjata di Jalur Gaza lagi-lagi kembali terhambat tersebab oleh hak veto yang dimiliki lima negara tetap DK PBB.
Iklan
Pada rancangan resolusi kali ini, Inggris dan Amerika Serikat sebagai pemegang hak veto menentang memasukkan poin dan bahasan gencatan senjata perang Israel-Palestina tersebut.
Baca Juga:
Sesi tertutup yang digelar pada 6 November 2023 gagal mencapai kesepakatan resolusi untuk menghentikan perang yang semakin masif terjadi di Timur Tengah.
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) adalah badan yang memiliki peran kunci dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Resolusi-resolusi ini memiliki peran penting dalam diplomasi dunia dan merupakan instrumen hukum yang mengikat bagi anggota PBB.
Bagaimana Resolusi DK PBB?
Mengutip laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Resolusi DK PBB adalah keputusan formal yang diadopsi oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa. Resolusi ini merupakan pernyataan kebijakan yang mengikat bagi negara-negara anggota PBB dan dirancang untuk mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan perdamaian dan keamanan internasional.
Baca Juga:
Resolusi DK PBB dapat mencakup berbagai isu, termasuk konflik bersenjata, sanksi internasional, pemeliharaan perdamaian, dan penyelesaian konflik.
Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan
Pembuatan resolusi DK PBB adalah proses yang rumit. Biasanya, sebuah resolusi diajukan oleh salah satu anggota DK PBB, yang kemudian diperiksa, dibahas, dan didiskusikan dalam sidang DK PBB. Setelah itu, resolusi dapat diubah atau direvisi sesuai dengan perdebatan dan negosiasi yang berlangsung. Akhirnya, setelah mencapai konsensus atau mayoritas suara yang diperlukan, resolusi diadopsi sebagai keputusan resmi DK PBB.
Resolusi DK PBB sering kali mengarah pada tindakan konkret untuk menjaga perdamaian dan keamanan di daerah-daerah yang terkena konflik atau krisis.
DK PBB juga berperan dalam menjaga dan memperkuat prinsip-prinsip hukum internasional. Resolusi DK PBB dapat memberikan legitimasi hukum untuk tindakan militer oleh negara atau koalisi negara untuk melindungi perdamaian dan keamanan internasional.
Resolusi DK PBB memiliki kekuatan hukum yang mengikat negara-negara anggota PBB. Ini berarti bahwa negara-negara anggota harus mematuhi resolusi DK PBB, dan tindakan unilateral yang melanggar resolusi tersebut dapat menyebabkan tindakan internasional terhadap negara yang melanggar hukum.
LAPORAN UTAMA
Rekomendasi Artikel
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Profil 6 Negara Oseania yang Menolak Gencatan Senjata Israel vs Hamas
13 jam lalu
Enam negara di Oseania menolak resolusi gencatan senjata antara Israel dengan Hamas. Berikut profil negara-negara tersebut.Baca Selengkapnya
Top 3 Dunia: Korupsi Syed Saddiq, Rudal Yakhont Hizbullah, Penolak Gencatan Senjata
15 jam lalu
Top 3 Dunia dibuka dengan kabar vonis kasus korupsi mantan menpora Malaysia.Baca Selengkapnya
Presiden Prancis Desak Israel Lakukan Gencatan Senjata di Gaza
1 hari lalu
Presiden Prancis Emmanuel Macron mendesak jeda kemanusiaan dan mengusulkan gencatan senjata di Gaza dalam perang Israel Hamas.Baca Selengkapnya
Mesir Minta ke CIA Agar Segera Dilakukan Gencatan Senjata di Jalur Gaza
1 hari lalu
Mesir menggaris bawahi pentingnya sebuah gencatan senjata di Gaza demi melindungi warga sipil dan memfasilitasi akses bantuan kemanusiaan.Baca Selengkapnya
Staf Kongres AS Unjuk Rasa Tuntut Gencatan Senjata di Jalur Gaza
1 hari lalu
from Opsiin – Kopiminfo https://ift.tt/caQfkWq
via IFTTT
Tidak ada komentar:
Posting Komentar