Washington (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyatakan sangat prihatin atas meluasnya konflik di Myanmar, termasuk di Negara Bagian Rakhine.

“Dia meminta semua pihak untuk mematuhi hukum kemanusiaan internasional dan melakukan yang terbaik untuk melindungi warga sipil,” kata juru bicara Guterres, Stephane Dujarric, dalam sebuah pernyataan pada Rabu (15/11).

Dujarric mengatakan Guterres tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) serta mitra regional dan internasional untuk mengakhiri kekerasan, sejalan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2669.

"Sekretaris Jenderal menegaskan kembali bahwa warga sipil harus dilindungi sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional dan mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran harus dimintai pertanggungjawaban," kata dia.

Menyoroti perlunya akses tanpa hambatan untuk pengiriman bantuan kemanusiaan yang mendesak ke wilayah tersebut, Dujarric mengatakan Sekjen PBB juga menegaskan kembali solidaritasnya dengan rakyat Myanmar.

Konflik baru di Negara Bagian Shan di utara Myanmar telah meluas ke wilayah barat laut dan tenggara negara itu, serta Negara Bagian Rakhine sejak akhir Oktober.

Konflik itu menyebabkan lebih dari 200.000 orang mengungsi, menurut Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan.

Sumber: Anadolu
Baca juga: Junta Myanmar diserang pemberontak, perlawanan kian sengit
Baca juga: Beijing pastikan jalur pipa migas China-Myanmar aman dari konflik
Baca juga: China minta konflik di wilayah perbatasan Myanmar dihentikan