Bawaslu Mau Bicara dengan Mabes TNI soal Netralitas Personel di Pemilu
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja akan bicara dengan Mabes TNI mengenai netralitas personel selama Pemilu 2024 usai Mayor Teddy Indra Wijaya jadi sorotan.
Bagja mengatakan Bawaslu dan Mabes TNI sudah pernah menandatangani memorandum of understanding (MoU) tentang netralitas personel. Nanti akan dibicarakan lagi antara Bawaslu dan Mabes TNI mengenai penerapannya.
"Oleh sebab itu, kami akan sesuai dengan MoU dengan Mabes TNI. Maka, prosesnya akan kami teruskan juga ke Mabes TNI," kata Bagja di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (19/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dan itu MoU yang berkaitan tadi juga mungkin berkenan dengan netralitas ASN TNI, dan Polri merupakan kewenangan Bawaslu," imbuhnya.
Lihat Juga :
Mengenai netralitas TNI, Bagja mengatakan Bawaslu punya wewenang untuk mengawasi. Namun, Teddy terbukti melanggar netralitas, maka hukuman diserahkan kepada Mabes TNI.
"Dalam penghukumannya ataupun mabes TNI menyatakan bahwa itu melanggar netralitas atau kode etik TNI maka diserahkan kepada Mabes TNI. Karena yang bersangkutan adalah anggota TNI aktif," kata Bagja.
Sejauh ini, Bawaslu tidak mempermasalahkan kehadiran Mayor Teddy Indra Wijaya di barisan pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming saat debat Pilpres 2024 pada 12 Desember lalu.
Pasalnya, Mayor Teddy Indra Wijaya tidak tercatat sebagai anggota tim kampanye. Mayor Teddy datang sebagai petugas pengamanan Prabowo Subianto yang merupakan Menteri Pertahanan.
"Kehadiran Mayor Teddy Indra Wijaya dalam debat tanggal 12 Desember 2023 di KPU dalam kapasitas sebagai petugas pengamanan," kata dia.
Lihat Juga :
Bagja mengatakan Bawaslu sudah menelusuri nama Mayor Teddy dalam daftar anggota Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran. Hasilnya, tak ada nama Teddy.
"Jadi beliau bukan tim pelaksana kampanye," kata Bagja.
Mabes TNI juga sudah memberi penjelasan. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda Julius Widjojono mengatakan kehadiran Teddy dalam acara itu karena mengikuti agenda Prabowo selaku petugas pengamanan Menhan.
Julius menyebut Teddy tidak mewakili institusi TNI. Selain itu, kehadiran Teddy juga dinilai bukan karena kepentingan pribadi.
"Dia hanya ajudan yang mengikuti kegiatan Menhan. Tidak mewakili institusi TNI atau kepentingan pribadi. Ajudan melekat ikut kegiatan Menhan," kata Julius lewat pesan singkat, Senin (18/12).
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Ahmad Muzani pun menegaskan bahwa Mayor Teddy tak pernah ikut mengkampanyekan Prabowo selama bertugas.
"Itu ajudan yang melekat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo itu Menteri Pertahanan 24 jam, dan dia kan tidak kampanye, tidak ada lambang apa-apa. Untuk mengamankan sebagai Menteri Pertahanan," kata Muzani di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (19/12).
Komentar
Posting Komentar