Kuntoro Mangkusubroto Meninggal, Sosok di Balik Pemulihan Aceh
Mantan Menteri Pertambangan dan Energi Indonesia Kuntoro Mangkusubroto tutup usia pada hari ini, Minggu (17/12).
Kuntoro tak asing di dunia pemerintahan, sejumlah jabatan pernah diemban. Dia pernah menjadi Menteri Pertambangan Kabinet Pembangunan VII pada 1998, Menteri Pertambangan Kabinet Reformasi, hingga Direktur Utama PLN.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari sekian jabatan yang pernah melekat, Kuntoro juga sempat menjadi Kepada Badan Pelaksana-Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias pada 2005, pasca tsunami Aceh 2004.
Usai ditunjuk menjadi Kepala BRR, ia tak langsung berangkat. Saat itu, Kuntoro menyampaikan keinginan dia ke pemerintah untuk memiliki perlindungan politik mengingat Aceh sedang berkonflik, perang, dan hancur.
"Saya jelaskan kalau ingin perlindungan secara politik agar tetap tenang bekerja," kata Kuntoro kepada CNNIndonesia.com pada 2014 lalu.
Kuntoro bisa jadi menjadi orang paling pusing saat melakukan pembenahan setelah bencana. Beribu urusan ia kerjakan, dari yang memang kewenangan hingga bukan bagiannya.
Dia melakukan banyak terobosan, salah satunya soal pekerja asing yang mengurus izin di kepolisian dan harus membayar Rp50 ribu.
Kuntoro lantas bergegas menelepon Kapolri dan esoknya pemandangan tersebut tak muncul. Ia juga membuat kantor satu atap yang berisi bea cukai hingga imigrasi untuk mempermudah pengurusan visa.
Selama mengurus rehabilitasi dan konstruksi, Kuntoro juga pusing dengan konflik yang berlangsung antara Gerakan Aceh Merdeka(GAM) dengan TNI.
Meksi perdamaian di Aceh sudah diteken pada Agustus 2005, tetapi ketegangan antara mantan kombatan dan tentara masih terasa.
Ia sampai-sampai harus menemui pemimpin tertinggi GAM Hasan Tiro di Swedia untuk memperoleh restu darinya pada 2007.
"Hal itu tetap perlu saya lakukan demi keamanan terutama bagi para pekerja asing," kata Kuntoro pada 2014.
Lima tahun usai bertugas menangani Aceh, Kuntoro ditunjuk menjadi Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Penanganan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).
UKP4 adalah lembaga ad hoc yang dibentuk Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono. Lembaga ini bertugas memastikan kelancaran pemenuhan program kerja kabinet.
Di luar itu, dia pernah menjabat sebagai pembantu Asisten Administrasi Menteri Sekretaris Negara, Direktur Utama PT Tambang Batubara Bukit Asam, Direktur Utama PT Tambang Timah, Direktur Jenderal Pertambangan Umum Departemen Pertambangan dan Energi, hingga Deputi Bidang Perencanaan Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar