JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan pemerintah membutuhkan calon aparatur sipil negara (CASN) fresh graduate yang cukup besar pada 2024.
Hal itu ia sampaikan saat menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/12/2023).
Anas mengakui tahun depan pemerintah memang masih berfokus pada penyelesaian permasalahan tenaga non-ASN atau tenaga honorer sesuai dengan mandat Undang-Undang No. 20/2023 tentang ASN.
Namun, pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk merekrut talenta-talenta baru.
“Kami tadi melaporkan perlunya fresh graduate yang lebih besar, tapi belum diputuskan, masih dikaji dalam minggu ini untuk didalami. Kami minta didalami berapa yang diperlukan mulai dari dokter, guru, hingga talenta-talenta digital yang akan direkrut,” kata Anas kepada wartawan usai menemui Presiden Jokowi.
Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu menyampaikan, arah kebijakan pemenuhan ASN tahun 2024 juga masih diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan ASN pada pelayanan dasar yakni guru dan tenaga kesehatan.
Proyeksi kebutuhan ASN pada 2024 diperuntukkan bagi Instansi pusat, instansi daerah, dan lulusan sekolah kedinasan.
"Pemerataan guru di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) menjadi salah satu fokus pengadaan di tahun depan. Pemerintah juga akan memberi afirmasi bagi guru non-ASN yang telah mengabdi di daerah 3T agar bisa diakomodir menjadi PPPK," ujarnya, dikutip dari laman Kementerian PANRB.
Terkait solusi penataan tenaga non-ASN, Anas telah melaporkan kepada Presiden Jokowi. Ia mengatakan sebenarnya sejak 2005 hingga 2014, pemerintah telah mengangkat tenaga honorer menjadi ASN.
Ia mengungkapkan, rekrutmen CASN tahun 2024 menyasar 1,6 juta honorer yang masih perlu diakomodir.
Jumlah itu adalah perkiraan sisa tenaga non-ASN termasuk eks THK2 dari rekrutmen yang telah berjalan sampai 2023.
Tenaga honorer kategori II atau THK II merupakan tenaga honorer kategori II yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Anas berharap dalam waktu dekat ada kebijakan untuk menangani penataan tenaga non-ASN.
“Beberapa alternatif solusi sudah disampaikan kepada Presiden,” ucapnya.
Kebijakan rekrutmen pada 2024 juga diharapkan mengurangi sedapat mungkin jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Rekrutmen ASN diharapkan mengutamakan talenta-talenta digital.
"Arah rekrutmen ASN talenta digital ini untuk berfokus pada menciptakan nilai tambah ekonomi," tuturnya.
Komentar
Posting Komentar