MTI Harap Presiden Berikutnya Perhatikan Proyek Transportasi
Penulis: Monique Handa Shafira | Editor: RZL

Jakarta, Beritasatu.com - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) berharap pemimpin ke depan yang akan menggantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperhatikan pembangunan infrastruktur sektor transportasi di Indonesia.
“Transportasi juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari apapun target-target pembangunan dan komponen-komponen pembangunan yang menjadi visi misi para capres-cawapres,” kata Ketua Umum MTI Tory Damantoro saat ditemui di Jakarta, Rabu (6/12/2023).
Dikatakan Tory, tranportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam membantu mobilitas masyarakat. Lebih lanjut, Tory mengatakan urbanisasi juga masih menjadi tantangan bagi jaringan trasnportasi.
“Kita masih mempunyai tantangan untuk konektivitas karena tidak semua daerah itu mempunyai infrastruktur yang memadai,” ungkapnya.
Berdasarkan data Bappenas, 70% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan, sehingga angkutan umum massal di perkotaan menjadi satu hal yang harus diprioritaskan.
“Transportasi adalah hajat hidup orang banyak yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia setiap hari,” ujarnya.
Untuk itu, MTI mendorong pemimpin berikutnya yang terpilih di Pilpres 2024 untuk menjadikan transportasi sebagai urusan wajib pelayanan dasar. Jika tidak, maka nantinya tidak akan ada afirmatif pengalokasian anggaran untuk transportasi.
“Kalau bukan wajib dasar, maka tidak ada afirmatif pengalokasian anggaran. Jadi, anggaran itu akan terkalahkan dengan sektor-sektor lainnya. Padahal, transportasi hajat hidup orang banyak,” tuturnya.
Tory juga menilai logistik perlu mendapat perhatian dari pemerintah, baik dari segi regulasi mau pun kelembagaan.
“Logistik nasional kita harus mendapatkan pembendahan baik itu dari sisi regulasi dan yang terutama adalah kelembagaan,” katanya.
Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal MTI Haris Muhammadun menambahkan transportasi merupakan urat nadi untuk pembangunan sekaligus bantalan bagi perekonomian nasional.
“Kita tahu bahwa transportasi adalah urat nadi perekonomian, tetapi kita tidak meletakkan transportasi itu menjadi urusan wajib pelayanan dasar, malah urusan wajib nonpelayanan dasar. Ini yang akan kita dorong pada semua capres,” pungkas Haris.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar