Pengangguran di Indonesia Capai 7,86 Juta, Ini Janji 3 Capres-Cawapres pada Pilpres 2024 - Beritasatu
Pengangguran di Indonesia Capai 7,86 Juta, Ini Janji 3 Capres-Cawapres pada Pilpres 2024
Penulis: Jenni Rosmi Aryanti | Editor: TCE
Jakarta, Beritasatu,com - Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,86 juta orang per Agustus 2023 atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 5,32% dari total 147,71 juta angkatan kerja.
Penduduk yang bekerja sebanyak 138,63 juta orang, naik sebanyak 3,02 juta orang dari Februari 2022. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah penyediaan akomodasi, penyediaan makan minum, dan aktivitas jasa lainnya, masing-masing sebesar 0,51 juta orang.
Terdapat 3,60 juta orang (1,70%) penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19, terdiri dari pengangguran karena Covid-19 (0,20 juta orang), bukan angkatan kerja (BAK) karena Covid-19 (0,26 juta orang).
Sementara tidak bekerja karena Covid-19 (0,07 juta orang) dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (3,07 juta orang).
Selain itu, rata-rata upah buruh pada Februari 2023 naik sebesar Rp 2,94 juta dari Februari 2022 sebesar Rp 2,89 juta. Rata-rata upah ini naik 1,80% dari Februari 2022.
Adapun secara lengkap data rata-rata upah buruh laki-laki sebesar Rp 3,23 juta dan rata-rata upah buruh perempuan sebesar Rp 2,42 juta. Rata-rata upah buruh tertinggi berada pada kategori real estat, yaitu sebesar Rp 4,82 juta, sedangkan terendah berada di kategori jasa lainnya, yaitu sebesar Rp 1,79 juta.
Terdapat 11 dari 17 kategori lapangan pekerjaan dengan rata-rata upah buruh lebih tinggi daripada rata-rata upah buruh nasional. Rata-rata upah buruh berpendidikan universitas sebesar Rp 4,46 juta, sedangkan buruh berpendidikan sekolah dasar (SD) ke bawah sebesar Rp 1,90 juta.
Meskipun jumlah pengangguran di Indonesia mengalami penurunan, tetapi jumlah ini harus ditanggapi dengan serius oleh pemerintah. Adanya pergantian kepemimpinan negara saat ini, membuat paslon di Pilpres 2024 berlomba adu gagasan mengenai lapangan kerja sebagai solusi untuk mengurangi pengangguran.
Berikut ini janji calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) tentang peningkatan lapangan kerja yang bersumber dari visi dan misi ketiga kandidat.
Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar
- Menciptakan minimal 15 juta lapangan pekerjaan baru termasuk pekerjaan hijau (green jobs) pada 2025-2029.
- Menciptakan lapangan kerja berkualitas di seluruh sektor, termasuk di sektor industri manufaktur, guna menurunkan tingkat pengangguran terbuka dari 5,45% (Feb 2023) menjadi 3,5%-4,0% (2029).
- Melakukan pemetaan kebutuhan (jumlah dan kompetensi) tenaga kerja di masa mendatang serta menyiapkan suplai tenaga kerja yang sesuai melalui kolaborasi pemerintah, swasta, dan dunia pendidikan.
- Membentuk skill development fund di bawah Kementerian Tenaga Kerja bekerja sama dengan asosiasi industri untuk mempercepat pelatihan kerja dan mengembangkan profesi dan bisnis.
- Menaikkan batas tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) secara rasional untuk mendorong industri komponen lokal dalam membuka lapangan kerja berkualitas melalui pelibatan dunia usaha.
- Menciptakan lapangan kerja berkualitas dan menurunkan proporsi pekerja sektor informal dari 60,12% (Feb 2023) menjadi 50% (2029).
- Penegakkan peraturan ketenagakerjaan untuk menata peran tenaga kerja asing (TKA), termasuk dengan memberantas TKA ilegal.
- Mendorong dunia usaha merekrut dan menstimulasi lebih banyak tenaga kerja lokal, termasuk dengan pembatasan dan disinsentif penggunaan TKA yang berlebihan.
- Membangun ekosistem kewirausahaan nasional yang mampu melahirkan berbagai usaha rintisan (startup) dan pengusaha muda di berbagai bidang, khususnya sektor industri kreatif.
- Memberikan dukungan permodalan bagi wirausahawan muda, untuk menekan tingkat pengangguran terbuka.
Memastikan setiap proyek pemerintah melibatkan tenaga kerja lokal dengan pendekatan padat karya untuk program tertentu.
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka
- Mendorong perusahaan untuk menempatkan angkatan kerja berusia 18-24 tahun sebagai karyawan tetap melalui subsidi premi asuransi untuk pekerja selama 12 bulan.
- Menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dengan mengutamakan tenaga kerja lokal untuk mengurangi tingkat pengangguran.
- Memperketat masuknya tenaga kerja asing (TKA) melalui pembentukan satgas pengawasan TKA untuk melindungi tenaga kerja dalam negeri.
- Memberikan bantuan dan insentif untuk membuka usaha melalui Gerakan Ekonomi Kerakyatan dengan membangun pusat kewirausahaan di tingkat kabupaten untuk memperkuat produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
- Melindungi dan merevitalisasi pasar tradisional dan menjaga ekosistem pasar rakyat.
- Mendorong digitalisasi UMKM sebagai salah satu jalan utama dalam memperkuat perekonomian Indonesia dan menghasilkan manfaat sosio ekonomi yang lebih luas bagi komunitas dan masyarakat.
- Mengembangkan sistem pembiayaan alternatif UMKM melalui digitalisasi keuangan serta program pembiayaan ultra mikro (UMi).
- Mendorong pertumbuhan usaha dengan menghapus birokrasi dan regulasi yang menghambat serta melakukan pendampingan bagi wirausaha pemula.
- Mendorong pertumbuhan usaha rintisan berbasis inovasi digital yang membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.
- Menyelenggarakan politik pembangunan yang memprioritaskan partisipasi rakyat banyak melalui penyusunan anggaran pro rakyat, kebijakan ekonomi pro penciptaan lapangan kerja, dan kebijakan fiskal yang pro-daya beli masyarakat.
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD
- Memastikan penyerapan angkatan kerja baru setiap tahun.
- Mngurangi jumlah pengangguran hingga mencapai tingkat penyerapan tenaga kerja optimal, agar semua rakyat cepat dapat kerja.
Komentar
Posting Komentar