Poin-poin yang Diusung Ganjar dan Anies di Depan Pengusaha
Selasa, 12 Des 2023 06:51 WIB
Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan dan calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo menghadiri Dialog Capres 2024 bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Senin (11/12).
Dalam acara tersebut, keduanya memaparkan sejumlah gagasan yang diusung jika terpilih dalam Pilpres 2024.
Berikut rangkumannya:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anies Baswedan
1. Pengentasan Kemiskinan
Anies menyoroti upaya pemerintah selama ini dalam mengatasi kemiskinan dengan memberikan bantuan sosial (bansos). Menurutnya bansos diberikan karena pemerintah memandang kemiskinan sebagai masalah sosial, bukan masalah ekonomi.
Anies mengatakan orang miskin, terutama yang berada di pedesaan, sebenarnya memiliki pekerjaan. Namun, pekerjaan tersebut tidak memberikan penghasilan yang layak. Terlebih, tata niaga tidak sehat.
Karenanya, Anies memandang upaya yang dilakukan harusnya memperbaiki pasar sehingga mereka yang miskin bisa terlibat.
Ia mencontohkan jika tata niaga pertanian dibereskan, maka petani tidak perlu diberikan bansos karena pendapatannya sudah cukup.
"Kalau mereka ikut dalam pasar maka kita membereskan masalah kemiskinan bukan lewat bansos," katanya.
Kendati demikian, Anies memahami pemberian bansos memang dipilih karena cenderung lebih populer secara politik.
"Karena kalau pemberian bansos konkret, saya bertransaksi ke rakyat. Saya berikan A, anda milih saya. Gitu kan kira-kira? Tapi kalau pakai policy ini (perbaikan pasar) enggak kelihatan transaksi pemimpin dengan rakyat," kata Anies.
2. Atasi Ketimpangan
Anies juga menyinggung soal ketimpangan yang terjadi di Indonesia. Hal itu, katanya, bisa dilihat dari indeks pembangunan manusia (IPM) di Jawa dan Sumatera yang lebih tinggi dibanding daerah lainnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut IPM Jawa dan Sumatera berada di level 69 pada 2013 dan saat ini meningkat ke level 74. Sedangkan daerah lainnya baru mencapai level 69 pada 2022.
"IPM Jawa dan Sumatera 10 tahun lebih maju dibandingkan IPM di daerah lain. Artinya telah terjadi gap sepanjang 10 tahun," kata Anies.
Tak hanya itu, Anies mengatakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di daerah Indonesia juga masih timpang. Jika masalah itu dibiarkan, maka Indonesia berpotensi mengalami seperti peristiwa di Balkan.
Anies menyebut mayoritas orang mengetahui yang terjadi di Balkan adalah soal konflik etnis. Padahal sebelumnya yang terjadi kata Anies adalah ketimpangan antar wilayah yang tidak diselesaikan.
"Kita harus address ini kalau kita mau tetap satu kesatuan. Ketimpangan ini harus dihentikan," katanya.
3. Tarik Minat Investor Asing
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga memaparkan sejumlah alasan investor asing enggan masuk ke Indonesia.
Salah satunya, inkonsistensi kebijakan dan birokrasi yang rumit. Faktor lain, kekakuan dan iregularitas antara pusat dan daerah.
"Kemudian praktik korupsi faktanya masih terjadi. Kemudian kita berbicara tentang infrastruktur pendukung yang masih lemah," kata Anies.
"Saya rasa kita harus mulai dengan mengakui kita punya masalah," kata Anies.
Untuk mengatasi masalah itu, Anies mengatakan ada beberapa langkah yang ia akan lakukan kalau terpilih menjadi presiden di Pilpres 2024. Pertama, menciptakan iklim kepastian hukum.
Kedua, memastikan konsistensi regulasi. Ketiga, keseriusan dalam memberantas korupsi.
"Bagaimana kita berharap investor masuk kalau indeks persepsi korupsi kita menurun. Dunia membutuhkan indeks persepsi korupsi yang meningkat dan keseriusan dalam membereskan korupsi," katanya.
4. Pertimbangkan Bentuk Kementerian Baru
Dalam acara tersebut, Ketua Bidang Properti dan Kawasan Ekonomi APINDO Haryanto Adikoesoemo mengusulkan untuk pembentukan kementerian baru bidang perumahan dan pengembangan kota.
Anies tak menolak mentah-mentah usulan itu. Namun, membentuk kementerian baru katanya perlu waktu dan energi yang besar. Sehingga katanya lebih baik membentuk badan atau direktorat jenderal terlebih dahulu.
"Tujuannya nati barangkali bisa jadi kementerian tapi fasenya pelan-pelan supaya jangan fokus pada birokrasinya," katan Anies.
"Rutenya mungkin dua. Satu (pembentukan) badan. Kedua direktorat jenderal yang kemudian nanti bisa jadi kementerian," imbuhnya.
Namun, Anies tidak ingin rencana pembentukan kementerian baru dilakukan secara mendadak. Pasalnya dikhawatirkan kementerian tersebut menjadi tidak optimal.
Anies mengatakan dengan dibentuknya badan atau direktorat jenderal terlebih dahulu diharapkan bisa dihasilkan regulasi tentang perkotaan.
"Baru kemudian ini bisa bergerak menjadi regulasi yang lebih kuat diiringi dengan unit ministrial," katanya.
"Sehingga prosesnya bukan menciptakan wadahnya dulu (tapi) isinya belum ada. Tapi siapkan isinya sehingga dia perlu wadah yang tepat," kata Anies.
5. Upaya Transisi Energi
Anies turut menyoroti target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025. Menurut Anies, target itu sulit tercapai karena saat ini bauran EBT masih 12 persen.
"Saat ini kita baru 12 persen. Mengejar 11 persen dalam waktu dua tahun itu mission imposible," kata Anies.
Anies mengatakan transisi energi harus dilakukan secara gradual atau sedikit demi sedikit. Jika tidak dimulai sejak awal, katanya, maka akan sulit dikebut di akhir waktu.
Karenanya, Anies mengatakan kawasan urban sebagai pengguna energi terbesar perlu didorong untuk bertransformasi ke energi hijau.
"Di Jakarta sebagai contoh public transport harus sudah mulai electric. Kita sudah mulai dan kita berharap di tahun 2030 semua public transport di Jakarta sudah electrified," katanya.
Tak hanya dari sisi transportasi publik, Anies mengatakan transisi energi juga bisa dilakukan dengan cara atap-atap rumah disewakan untuk solar panel. Pasalnya, sangat sulit untuk mencari tempat kosong untuk membangun solar panel.
"Bila rumah dijadikan tempat untuk disewakan dan dunia usaha menyewa ke situ, pemerintah tinggal menciptakan regulasinya," kata Anies.
Bersambung ke halaman berikutnya...
age 2
CNN Indonesia
Selasa, 12 Des 2023 06:51 WIB
Ganjar mengatakan ekonomi Indonesia bisa tumbuh hingga 7 persen jika ia terpilih menjadi presiden. Namun syaratnya penegakan hukum harus kuat dan adil.
"Jadi, hukum tegak, aparat penegak hukum kuat untuk ekonomi tumbuh 7 persen. Kalau kita di 2045 kita mau jadi negara maju jangan ditawar 7 persennya," ujar Ganjar.
Selain penegakan hukum, Ganjar juga bakal berupaya meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia agar tak kalah saing dengan negara lain. Salah satu caranya dengan memberikan bantuan pendidikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Maka kalau kita bicara kita mau tumbuh ekonomi 7 persen, termasuk di dalam nya kita punya program agar bagaimana si miskin disabilitas bisa melompat dengan pendidikan, maka jangan ditawar pendidikan ini," jelasnya.
2. Atasi Masalah Upah Murah
Ganjar juga mengungkapkan solusi untuk mengatasi upah rendah di Indonesia. Menurutnya, upah pekerja di Indonesia masih rendah setelah melakukan dialog dengan berbagai pekerja.
"Saya tanya, pekerja happy nggak? Enggak. Saya tanya pengusaha, happy nggak? Enggak. Bupati happy nggak? Enggak," ujarnya.
Ganjar mengatakan tentu tak bisa menjanjikan kenaikan upah yang tinggi kepada pekerja yang nantinya mungkin tidak bisa ditepati. Namun ia menawarkan solusi dengan memberikan keringanan dalam bentuk pengobatan gratis, pendidikan gratis, hingga tarif angkutan umum yang murah.
Dengan demikian pengeluaran pekerja akan berkurang. Ini mengatakan langkah itu telah ia terapkan saat memimpin Jawa Tengah.
"Jateng buruhnya upah rendah, lalu saya tanya, problem harian kalian apa? Takut kalau sakit. Yang mengurus negara perusahaan. Saya takut anak saya nggak bisa sekolah, oke sekolahnya gratis kalau negeri," kata Ganjar.
Ia mengatakan ini adalah solusi konkret yang akan diterapkan di seluruh daerah jika ia terpilih menjadi pemimpin negara.
3. Tingkatkan Penerimaan Pajak
Ganjar juga berjanji akan meningkatkan penerimaan pajak jika menjadi presiden. Ada dua strategi yang disusun yakni tidak berburu di kebun binatang dan tidak memancing di kolam.
Sebab, saat ini banyak yang beranggapan, dalam mengumpulkan pajak, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya berburu di kebun binatang sehingga rasio pajak tidak meningkat. Per akhir 2022 lalu, rasio pajak masih di level 10,4 persen.
Menurutnya, selama ini pengusaha terbebani dan takut dengan cara pemerintah yang seakan mengejar-ngejar mereka. Karenanya, Ganjar berjanji akan menghilangkan ketakutan itu dengan tidak hanya memburu wajib pajak itu-itu saja.
"Kalau kita mau meningkatkan rasio, ketakutan pengusaha ya disembelih," jelasnya.
Ganjar berencana untuk memperluas menarik pajak kepada wajib pajak yang selama ini belum membayar. Adapun wajib pajak adalah masyarakat yang memiliki penghasilan di atas Rp4,5 juta per bulan atau Rp54 juta per tahun.
"Maka kalau kita bicara optimalisasi nya adalah berapa yang punya NPWP, berapa yang bayar dan berapa yang lapor SPT. Dan saya mendapatkan itu dari orang-orang yang peduli pajak," kata dia.
4. Ratakan Investasi
Ganjar juga akan berupaya meningkatkan dan meratakan investasi di seluruh negeri bila terpilih jadi presiden. Ia mengatakan saat ini deindustrialisasi telah menjadi tantangan yang nyata.
"Saya berkeliling deindustrialisasi makin nyata, selatan belum sampai ke tengah, maka berusaha ini (meningkatkan investasi merata)," kata Ganjar.
Capres yang diusung PDI Perjuangan itu mengatakan upaya pemerataan investasi bisa dilakukan dengan menurunkan biaya yang dikeluarkan oleh investor. Dengan pengeluaran yang minim, tentu Indonesia akan menjadi tempat yang paling menarik untuk berinvestasi.
"Siapa yang bilang di Indonesia ini sudah efektif dalam seluruh pengurusan usahanya. High cost selalu muncul karena mulai dari awal kita sudah menghadapi kesulitan itu," pungkasnya.
(fby/sfr)