Irak memulai proses mengusir pasukan koalisi militer yang dipimpin Amerika Serikat (AS). Sementara, AS mengaku tak punya rencana menarik pasukan dari Irak.
Dilansir Reuters, Rabu (10/1/2024), langkah itu diumumkan oleh kantor Perdana Menteri (PM) Irak Mohammed Shia al-Sudani pada Jumat (5/1) waktu setempat. Pengumuman itu disampaikan sehari setelah militer AS menewaskan seorang pemimpin milisi di Baghdad dalam aksi balasan untuk serangan terhadap personel militernya di Irak.
Kematian pemimpin milisi Irak itu memicu kemarahan di kalangan kelompok milisi pro-Iran yang menuntut pemerintah Irak mengakhiri kehadiran koalisi militer AS di negara tersebut. Sudani menyebut Irak sedang membahas tanggal dimulai pengusiran terhadap militer AS secara permanen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemerintah sedang menetapkan tanggal dimulainya komite bilateral untuk mengakhiri kehadiran pasukan koalisi internasional di Irak secara permanen," demikian pernyataan yang dirilis kantor PM Irak.
Seorang pejabat pemerintahan Baghdad mengatakan komite bilateral itu akan mencakup perwakilan koalisi militer. AS menempatkan 900 tentara di Suriah dan 2.500 tentara di Irak dengan alasan misi memberikan saran dan bantuan kepada pasukan lokal untuk mencegah kebangkitan kelompok Islamic State (ISIS).
ISIS, pada tahun 2014, menguasai sebagian besar wilayah di Suriah dan Irak sebelum akhirnya dikalahkan beberapa tahun kemudian. Otoritas Baghdad menetapkan kemenangan atas ISIS di wilayahnya pada Desember 2017.
PM Sudani diketahui memiliki kendali terbatas atas beberapa faksi yang didukung Iran di Irak. Dukungan faksi pro-Iran itu dibutuhkan oleh Sudani untuk memenangkan pemilu setahun lalu dan kini mereka membentuk blok yang kuat dalam koalisi pemerintahannya.
"Kami menekankan posisi tegas kami dalam mengakhiri keberadaan koalisi internasional setelah pembenaran untuk kehadirannya diakhiri," ucap PM Sudani.
Seorang penasihat politik Sudani menilai sang PM berada di bawah tekanan besar dari partai-partai Syiah yang dekat dengan Iran. Partai-partai itu berupaya mengakhiri kehadiran AS di wilayah Irak.
Masih belum jelas apakah pengumuman yang disampaikan PM Sudani itu semata-mata bertujuan untuk kepentingan internal dan politik atau apakah komite yang disebutnya itu benar-benar akan menjalankan proses yang tak terhindarkan untuk mengakhiri kehadiran militer AS di Irak.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Pemerintah AS menyatakan tidak memiliki rencana untuk menarik pasukan dari Irak. Hal itu disampaikan meskipun pemerintah Irak telah mengumumkan mereka akan memulai proses penarikan pasukan AS setelah militer AS menewaskan seorang komandan milisi Irak yang didukung Iran pekan lalu.
"Saya tidak mengetahui adanya rencana apa pun [untuk menarik diri dari Irak]," kata Sekretaris Pers Departemen Pertahanan AS atau Pentagon Mayjen Pat Ryder pada hari Senin (8/1) waktu setempat.
"Kami tetap fokus pada misi mengalahkan ISIS," tambah Ryder.
Tekanan agar pasukan AS mundur semakin meningkat setelah kekalahan ISIS diumumkan dalam beberapa tahun terakhir. Seruan semakin meningkat setelah serangan pekan lalu terhadap komandan milisi Irak Mushtaq Jawad Kasim al-Jawari.
Ryder mengatakan tidak ada pemberitahuan apapun kepada Departemen Pertahanan tentang rencana mengusir pasukan AS dari negara tersebut. Para pejabat militer AS telah memberi Baghdad waktu untuk mengendalikan serangan-serangan milisi yang didukung Iran.
Pasukan AS di Irak dan Suriah telah menjadi target lebih dari 120 kali serangan sejak Oktober 2023. Serangan terus terjadi setelah serangan Hamas terhadap Israel dan balasan Israel ke Gaza.
Namun, AS menghindari memberikan serangan balasan di Irak karena sentimen masyarakat Irak yang sudah frustrasi terhadap Washington. Militer AS kemudian hanya menargetkan milisi yang didukung Iran di Irak dan membunuh beberapa petempur dalam lebih dari satu kali serangan.
Komentar
Posting Komentar