Mendagri: Hibah Pilkada di Maluku terbaik se-Indonesia timur
12 Januari 2024 16:23 WIB
Ambon (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M Tito Karnavian mengatakan bahwa Maluku menjadi provinsi terbaik se-Indonesia Timur dalam hal hibah pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 dengan KPU dan Bawaslu.
"Khusus untuk Pilkada yang rencana bulan November 2024 itu sesuai aturan anggarannya bersumber dari APBD. Khusus di Maluku, saya berterima kasih karena sepanjang saya keliling di wilayah timur, provinsi yang sudah paling lengkap," kata Menteri Tito Karnavian dalam keterangan yang diterima di Ambon, Jumat.
Mendagri Tito mengatakan bahwa 12 pemerintah daerah di Maluku telah melaksanakan perjanjian hibah dengan KPU dan Bawaslu. Dan saat ini tengah diproses dengan TNI dan Polri
Mendagri berterima kasih kepada gubernur dan bupati/wali kota se-Maluku yang telah menyelesaikan naskah perjanjian dana hibah.
"Bahkan sebagian telah menyerahkan anggarannya kepada KPU dan Bawaslu. Sehingga saya optimis Pilkada di Maluku dapat terlaksana dengan tertib karena siap dari segi anggaran," kata Menteri Tito.
Dalam kunjungannya ke Kota Ambon Menteri Tito melakukan rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Maluku dengan pemerintah kabupaten dan kota di Maluku.
Adapun hal-hal yang dibahas dalam pertemuan itu yaitu mengenai inflasi, pertumbuhan ekonomi, hingga netralitas ASN/pejabat negara dalam Pemilu 2024.
Sementara itu pada kesempatan lain Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku, Subair mengaku, Bawaslu Maluku telah menerima dana hibah pengawasan Pemilu 2024 sebesar Rp85,3 miliar.
"Kita sudah bahas bersama pihak Kemendagri, Perwakilan Pemprov Maluku dan Pemda masing-masing kabupaten/kota. Dan dikunci dana hibah untuk Bawaslu Maluku sebesar Rp 85,3 miliar," kata Subair.
Menurutnya, sesuai dengan edaran Permendagri, dana hibah Pemilu akan disalurkan dalam dua tahap. Tahap pertama di tahun 2023 sebesar 40 persen dan tahap kedua di tahun 2024 sebesar 60 persen.
Dari total 100 persen, sebanyak 48 persen akan dibagikan ke Bawaslu pada 11 kabupaten/kota yang tersebar di Provinsi Maluku.
"Khusus untuk Pilkada yang rencana bulan November 2024 itu sesuai aturan anggarannya bersumber dari APBD. Khusus di Maluku, saya berterima kasih karena sepanjang saya keliling di wilayah timur, provinsi yang sudah paling lengkap," kata Menteri Tito Karnavian dalam keterangan yang diterima di Ambon, Jumat.
Mendagri Tito mengatakan bahwa 12 pemerintah daerah di Maluku telah melaksanakan perjanjian hibah dengan KPU dan Bawaslu. Dan saat ini tengah diproses dengan TNI dan Polri
Mendagri berterima kasih kepada gubernur dan bupati/wali kota se-Maluku yang telah menyelesaikan naskah perjanjian dana hibah.
"Bahkan sebagian telah menyerahkan anggarannya kepada KPU dan Bawaslu. Sehingga saya optimis Pilkada di Maluku dapat terlaksana dengan tertib karena siap dari segi anggaran," kata Menteri Tito.
Dalam kunjungannya ke Kota Ambon Menteri Tito melakukan rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Maluku dengan pemerintah kabupaten dan kota di Maluku.
Adapun hal-hal yang dibahas dalam pertemuan itu yaitu mengenai inflasi, pertumbuhan ekonomi, hingga netralitas ASN/pejabat negara dalam Pemilu 2024.
Sementara itu pada kesempatan lain Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku, Subair mengaku, Bawaslu Maluku telah menerima dana hibah pengawasan Pemilu 2024 sebesar Rp85,3 miliar.
"Kita sudah bahas bersama pihak Kemendagri, Perwakilan Pemprov Maluku dan Pemda masing-masing kabupaten/kota. Dan dikunci dana hibah untuk Bawaslu Maluku sebesar Rp 85,3 miliar," kata Subair.
Menurutnya, sesuai dengan edaran Permendagri, dana hibah Pemilu akan disalurkan dalam dua tahap. Tahap pertama di tahun 2023 sebesar 40 persen dan tahap kedua di tahun 2024 sebesar 60 persen.
Dari total 100 persen, sebanyak 48 persen akan dibagikan ke Bawaslu pada 11 kabupaten/kota yang tersebar di Provinsi Maluku.
Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024
Tags:
Komentar
Posting Komentar