Brunei Darussalam buka suara soal isu yang menyebut bahwa mereka mau menggarap kereta cepat hingga Kalimantan, bahkan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Melalui pernyataan resmi yang termuat di website Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi Negara, Brunei membantah pernah menawarkan atau pun menunjuk perusahaan lokal maupun asing untuk menggarap proyek yang digadang bernilai Rp1.115 triliun tersebut.
"Dalam hubungan ini, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi ingin membuat kenyataan bahawa Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di Pertuan Negara Brunei Darussalam tidak pernah menawarkan atau pun melantik sebarang syarikat tempatan mahu pun dari luar negeri untuk mengendalikan projek berkenaan," kata mereka Kamis (4/4) seperti dikutip dari website kementerian tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain membantah, mereka juga menyatakan sampai dengan saat ini belum ada pembicaraan resmi dari pemerintah Brunei, maupun negara yang terkait dengan rencana itu soal proyek kereta cepat Malaysia-IKN.
ADVERTISEMENT
Karena itu, mereka meminta kepada semua pihak untuk berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan atau kesimpulan terkait proyek tersebut.
"Di kesempatan ini, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi juga ingin menyarankan akan pentingnya untuk berhati-hati di dalam membuat kesimpulan, perlu mengkaji dan mengesahkan setiap maklumat yang diterima. Ini penting bagi mengelak salah faham dan mengekalkan kestabilan dan keharmonian masyarakat dan negara," kata mereka.
Perusahaan asal Brunei, Brunergy Utama, menggembar-gemborkan rencana pembangunan kereta cepat menembus IKN ini. Megaproyek tersebut diperkirakan menelan biaya sekitar US$70 miliar atau Rp1.115 triliun.
Pada tahap pertama, proyek kereta cepat akan menghubungkan Pontianak yang merupakan ibu kota Kalimantan Barat dengan Kuching dan Kinabalu di Malaysia hingga distrik Tutong, Brunei. Lalu, di tahap kedua Trans Borneo akan mencakup daerah selatan dan timur Kalimantan, termasuk Samarinda dan Balikpapan.
Rencananya, bakal ada 4 terminal dengan total 24 stasiun yang berfungsi sebagai hub utama jaringan kereta berkecepatan tinggi ini. Kereta cepat yang menghubungkan tiga negara ini direncanakan melaju dengan kecepatan hingga 350 km per jam.
Presiden Jokowi buka suara soal rencana itu.
Jokowi mengatakan hingga saat ini belum ada komunikasi terkait dengan rencana pembangunan proyek kereta cepat yang melintasi tiga negara tersebut.
"Belum (ada komunikasi). Tetapi saya tahu itu sudah ada. Itu perencanaan lama," tuturnya di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/4).
Komentar
Posting Komentar