Hakim Konstitusi Grogi dengan Muhadjir di Sidang MK: Tenang dan Menghanyutkan
Jakarta, Beritasatu.com- Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani mengaku grogi berhadapan dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024 di gedung MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024).
ADVERTISEMENT
Menurut Arsul, Muhadjir adalah sosok menteri yang tenang dan menghanyutkan. "Itu ada sejumlah hal yang memang perlu didalami dan menjadi pengayaan bagi Mahkamah di dalam nanti menyiapkan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Mahkamah. Pertama saya mohon berkenan pada Pak Menko Pak Muhadjir, saya agak grogi menghadapi Pak Muhadjir karena tenang dan menghanyutkan," ujar Arsul dalam sidang tersebut.
Sebelum meminta keterangan lebih lanjut ke Muhadjir, Arsul Sani menjelaskan kerangka hukum teknis tentang bansos. Pertama, kata dia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254 Tahun 2015 tentang Belanja Bansos pada kementerian/lembaga (K/L) yang kemudian diubah dengan PMK Nomor 228 Tahun 2016. Kedua, ada juga Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bansos Non Tunai.
"Dari dua peraturan ini yang telah dipaparkan tadi bahwa bansos itu tugas dan fungsi lintas kementerian/lembaga (K/L). Saya mohon penjelasan dari Pak Menko PMK maupun Menko Perekonomian, itu K/L mana saja yang melaksanakan tugas dan fungsi dari baik perlinsos (perlindungan sosial) utamanya adalah bansos?," kata Arsul.
Menurut Arsul, hal tersebut penting dijelaskan sehingga publik bisa memahami ternyata fungsi dan tugas menyalurkan bansos tidak hanya terkait dengan kementerian yang menteri-menterinya terafiliasi dengan pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Namun, kata dia, juga menteri-menteri yang terafiliasi dengan pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
"Ini agar jelas, selama ini terkesan seolah-olah yang memanfaatkan perlinsos atau bansos ini adalah menteri-menteri yang partainya terasosiasi dengan 02. Padahal, sekilas saya lihat perlinsos atau bansos ini kan juga ada di kementerian yang menteri-menterinya terasosiasi dengan paslon 01 dan 03. Jadi, ini biar clear," pungkas Arsul.
Diketahui, hari ini, MK melanjutkan sidang pembuktian sengketa hasil Pilpres 2024 dengan agenda mendengarkan keterangan 4 menteri kabinet Joko Widodo (Jokowi) dan DKPP.
Keempat menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.
Simak berita dan artikel lainnya diGoogle News
Ikuti terus berita terhangat dari Beritasatu.com viawhatsapp
Komentar
Posting Komentar