News
Minggu, 28/04/2024 11:15 WIB
Foto: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan wejangan kepada seluruh jajaran pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk selalu memerhatikan masukan dari masyarakat serta terus meningkatkan pelayanan. (Tangkapan layar Instagram @smindrawati)
Jakarta, CNBC Indonesia - Netizen pengguna media sosial X (dulunya Twitter) melayangkan protes soal beberapa kasus barang impor yang ada di Bea Cukai. Protes tersebut bahkan langsung dilayangkan kepada Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo.
Dalam salah satu unggahan, dia menceritakan mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani yang bertemu dengan pihak Bea Cukai. Prastowo juga menanggapi postingan pengguna lain yang menginginkan adanya perubahan kerangka hukum agar tidak selalu reaktif menanggapi kasus yang viral di media sosial.
"Ada masukan konkret?," tulis tanggapan Prastowo, dikutip Minggu (28/4/2024).
Postingan tersebut langsung ditanggapi banyak netizen lain. Salah satunya Komika dan sutradara Ernest Prakasa. Dia meminta untuk menghentikan praktik pemalakan kepada kelas menengah. "Ada. Stop malakin kelas menengah, maksimalkan pendapatan negara dengan memastikan para konglomerat & crazy rich semuanya taat pajak," tulisnya.
 Foto: Cuitan Ernest Prakasa (Tangkapan layar @ernestprakasa) Cuitan Ernest Prakasa (Tangkapan layar @ernestprakasa) |
Banyak pengguna lain yang ingin merubah aturan acuan petugas lapangan. Sementara seorang netizen meminta nilai pembanding harus sama dan dari website yang terpercaya, jika tidak bisa menggunakan data invoice dari custome clearance.
Prastowo dalam akun X-nya juga menyampaikan, terima kasih terhadap banyaknya masukan dan kritik yang disampaikan untuk perbaikan layanan pemerintah, khususnya bidang kepabeanan.
"Bu Sri Mulyani tadi malam memberi arahan yang tegas dan konkret. Usai dinas LN, beliau akan segera memimpin Rapim. Pimpinan DJBC diberi tugas memikirkan terobosan-terobosan dalam jangka pendek ini," terang Prastowo.
Prastowo menyadari masih terdapat kebijakan yang perlu disempurnakan. Maka, hal tersebut akan terus dikoordinasikan dengan instansi terkait. "Di lapangan juga tak dimungkiri kadang terjadi dinamika. Hal yang terus diupayakan utk dilakukan perbaikan. Kami juga berkomitmen untuk terus menyosialisasikan kebijakan, menyempurnakan prosedur, dan mengajak para pemangku kepentingan untuk bersama-sama memperkuat layanan publik," ungkap Prastowo.
"Anda semua para pembayar pajak yang sangat layak mendapat hormat. Kepada Anda sepantasnya seluruh kerja keras dipersembahkan. Saya percaya kita bisa lebih baik lagi,"
Sebelumnya, Prastowo juga telah menanggapi masalah hibah alat SLB yang dibebankan biaya ratusan juta. Dalam reply unggahan tersebut, dia meminta pengguna akun untuk memberikan informasi detail melalui Direct Message (DM).
"Boleh dilanjutkan DM ke saya ya informasi detailnya. Ada kemungkinan ini lartas dan butuh izin teknis dari instansi terkait. Tapi kita pastikan lagi," jelasnya.
Masalah tersebut bermula saat SLB tersebut mendapatkan bantuan alat belajar untuk tunanetra dari perusahaan Korea. Alat tersebut telah datang sejak 18 Desember 2022.
Namun saat itu Bea Cukai membutuhkan dokumen tambahan untuk pemrosesan dan penetapan harga barang. Termasuk juga link pemesanan terkait harga, spesifikasi dan deskripsi per item.
Namun harga barang tidak ada. Karena alat tersebut adalah barang hibah dan prototipe yang masih dalam tahap pengembang.
"Setelah itu kami dapat email tentang penetapan nilai barang sebesar US$ 22.846.52 (kurs Rp 15.688) Rp 361.039.239 dan diminta mengirimkan kelengkapan dokumen," jelas netizen tersebut.
Saksikan video di bawah ini:
Komentar
Posting Komentar