Sidang Sengketa Pilpres di MK, Menko Airlangga Bantah Bansos untuk Pilpres 2024 - BeritaSatu

 

Sidang Sengketa Pilpres di MK, Menko Airlangga Bantah Bansos untuk Pilpres 2024

Jumat, 5 April 2024 | 11:08 WIB
Yustinus Patris Paat / HE

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Beritasatu.com)

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah tuduhan penyaluran bantuan sosial (bansos) demi kepentingan pemenangan pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024. Ditegaskan Airlangga, bansos tersebut merupakan upaya pemerintah melakukan mitigasi atas dampak El Nino yang dirasakan oleh masyarakat.

"Untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan akibat El Nino dan gangguan rantai pasokan global, pemerintah telah menerapkan strategi untuk menjaga ketersediaan pangan dan daya beli masyarakat dengan program bantuan pangan dan bantuan langsung tunai," ujar Airlangga dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (5/4/2024).

Airlangga menjelaskan, bansos tersebut disalurkan dalam berbagai bentuk melalui kementerian dan lembaga. Airlangga mencontohkan pelaksanaan bantuan pangan dilakukan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Perpres Nomor 66 Tahun 2021 tentang Bapanas. Kemudian pada tahun 2023 pemerintah meluncurkan bantuan pangan berupa 10 kg beras menyasar kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat.

Baca Juga: Sidang Sengketa Pilpres di MK, Sri Mulyani Tegaskan Bansos Masuk Fungsi APBN

"Penerima PKH (program kelurga harapan) berdasarkan DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) dengan realisasi anggaran RP 18,1 triliun dan penyelenggaraan bantuan ini adalah Bapanas," ujar Airlangga.

Tak hanya itu, kata Airlangga, pemerintah juga menyalurkan BLT El Nino dengan nominal Rp 200.000 per bulan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). BLT El Nino mencatatkan realisasi anggaran Rp 7,5 triliun dan diselenggarakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Sementara untuk 2024, bantuan pangan berupa beras 10 kg akan menyasar 22 juta KPM dengan data DTKS serta alokasi anggaran Rp 17,4 triliun. Selain itu juga BLT mitigasi resiko pangan kepada Rp 18,8 juta KPM dengan bantuan sebesar Rp 200.000 per bulan.

Baca Juga: Muhadjir Effendy Jelaskan Tujuan Bansos dalam Sidang MK

Pada kesempatan itu, Airlangga juga menegaskan jumlah penerima bansos akibat dampak El Nino di Indonesia masih dapat dikatakan lebih sedikit dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia.

"Bantuan sosial di Indonesia misalnya bantuan pangan itu diberikan kepada 22 juta orang atau 7,9% dari penduduk, ini lebih rendah dari Malaysia yang 25,6%, Singapura 1,7% dan India 55,6 dan Amerika 12,1%," pungkas Airlangga

Diberitakan sebelumnya, MK hari ini melanjutkan sidang pembuktian sengketa hasil Pilpres 2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari empat menteri kabinet Joko Widodo (Jokowi) dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraa Pemilu (DKPP).

Selain Airlangga, menteri yang memberikan keterangan di MK adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Rismaharini.

Simak berita dan artikel lainnya di
Google News

Ikuti terus berita terhangat dari Beritasatu.com via whatsapp

Bagikan