Eks Hakim MK Buka Suara Usai Diadang Ikut Diskusi PWF di Bali - inews

 

Eks Hakim MK Buka Suara Usai Diadang Ikut Diskusi PWF di Bali

Jakarta, CNN Indonesia 

--

Mantan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna memaparkan kronologi dirinya dilarang untuk masuk diskusi People's Water Forum (PWF) di Denpasar, Bali, Selasa (21/5) kemarin.

Ia menuturkan pada awalnya menerima undangan melalui pesan singkat WhatsApp untuk menjadi pembicara di acara tersebut. Karena senggang, ia menyanggupi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Palguna berniat membicarakan bagaimana konstitusi Indonesia yang sudah memberikan perlindungan kuat terhadap sumber daya air. Ia menekankan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang mengatur soal 'bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.'

Dalam berkas power point yang dikirimnya, Palguna menyoroti makna 'dikuasai oleh negara'.

"Perlindungan itu bukan cuma di atas kertas tetapi benar-benar ditegakkan yaitu lewat putusan MK tentang Pengujian UU Sumber Daya Air. Jadi, pendiri negara ini sudah sangat visioner pandangannya dalam melihat sumber daya air itu, bahkan langsung mengaitkannya dengan gagasan negara kesejahteraan," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Rabu (21/5).

Palguna yang saat ini menjabat Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sangat menyesalkan niat baik tersebut harus berhadapan dengan 'ketakutan' sehingga terjadi pengadangan.

"Namun, seperti diberitakan, forumnya 'dibredel' dan saya dilarang masuk sehingga jadi tidak punya kesempatan untuk memaparkan niat baik itu," ungkap Palguna.

"Sedikitpun tidak ada kritik terhadap pemerintah, yang ada justru ungkapan bangga saya terhadap pandangan visioner para tokoh bangsa ini. Tetapi, karena dibredel, saya jadi tak bisa memaparkan hal itu. Itu sih yang membuat saya kecewa," kata dia.

People's Water Forum merupakan forum tandingan yang diprakarsai masyarakat sipil untuk mengimbangi wacana dalam World Water Forum (WWF). Rangkaian agenda PWF mendapat penolakan dari salah satu organisasi masyarakat (ormas) di Bali.

Polda Bali telah merespons insiden pembubaran paksa dan intimidasi diduga dilakukan oleh ormas terhadap acara PWF.

Kabid Humas Polda Bali Kombes Jansen Avitus Panjaitan berkata masih mendalami peristiwa ini untuk mengetahui masalah sesungguhnya.

"Kami masih dalami dan belum tahu pasti apa masalahnya dan siapa-siapa yang miskomunikasi," kata Jansen, Selasa kemarin.

(ryn/wis)