LBH Bali: Pelapor Khusus PBB Diadang Masuk Diskusi PWF - CNN Indonesia

 

LBH Bali: Pelapor Khusus PBB Diadang Masuk Diskusi PWF

Jakarta, CNN Indonesia 

--

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali mengungkapkan Pelapor Khusus PBB untuk hak atas air dan sanitasi atau UN Special Rapporteur on The Rights to Water and Sanitation Pedro Arrojo Agudo diadang saat hendak menghadiri agenda People's Water Forum (PWF) di Denpasar, Bali, Selasa (21/5) kemarin.

PWF merupakan forum tandingan yang diprakarsai masyarakat sipil untuk mengimbangi wacana dalam World Water Forum (WWF).

Perwakilan LBH Bali Ignatius Rhadite menuturkan Pedro Arrojo hadir ke agenda PWF berdasarkan undangan dari panitia. Maksud kedatangan dia adalah untuk mendengar dan menampung cerita-cerita dari para korban pelanggaran hak atas air.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi, kemudian, begitu sampai di depan tempat venue, yang bersangkutan diadang oleh Ormas Patriot Garuda Nusantara (PGN), kemudian oleh intel kepolisian, dan juga Satpol PP," ujar Rhadite kepada CNNIndonesia.com, Rabu (22/5).

Rhadite menjelaskan larangan tersebut berbekal imbauan dari Penjabat (Pj) Gubernur Bali yang menyerukan tidak ada aktivitas atau kegiatan lain selama World Water Forum (WWF) berlangsung.

"Mereka melarang masuk yang bersangkutan karena alasan ada imbauan dari Pj Gubernur yang menyatakan bahwasannya selama WWF berlangsung tidak boleh ada agenda-agenda yang dilakukan. Nah, tentu kami sayangkan padahal itu hak masyarakat dan yang bersangkutan memang secara legal untuk datang," ucap Rhadite.

Menurut dia, peristiwa di Bali merupakan kali pertama PWF tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kata Rhadite, perhelatan PWF di beberapa negara sebelumnya yang sudah dilakukan belasan kali tidak pernah ada hambatan, gangguan, apalagi intimidasi.

"Jadi, pascaitu, ya, yang bersangkutan memilih untuk mundur tapi akan tetap mempertimbangkan soal bagaimana adanya pelanggaran demokrasi, pelanggaran HAM yang terjadi pada dirinya," ungkap Rhadite.

Sebelum ini, agenda PWF yang diinisiasi oleh jaringan masyarakat sipil internasional dibubarkan oleh Ormas PGN. Agenda PWF sedianya digelar dengan maksud untuk membahas keadilan atas air bagi masyarakat.

Mantan hakim konstitusi yang kini menjabat Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna juga diadang untuk masuk agenda diskusi tersebut.

Polisi belum berkomentar tentang peristiwa pengadangan Pedro Arrojo. Namun, Polda Bali telah buka suara terkait insiden pembubaran PWF.

Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan mengaku belum mengetahui masalah pembubaran agenda PWF tersebut. Menurutnya, sampai saat ini belum ada laporan resmi kepada kepolisian terkait pembubaran itu.

"Intinya Polda Bali tidak mengetahui ada kegiatan yang dilakukan di hotel tersebut dan juga rencana pihak-pihak yang melarang atau menghentikan kegiatan tersebut," kata Jansen, Senin (20/5).

Jansen menyebut kelompok aktivis PWF tidak mematuhi aturan dalam penyampaian pendapat di muka umum.

"Tidak ada pemberitahuan sebagaimana aturan tersebut, bahkan cenderung kegiatan diam-diam disebar melalui medsos," katanya.

(ryn/isn)