DPR Putuskan Bentuk Pansus Haji, Menag Yaqut: Kami Ikuti - Nasional Tempo

 

DPR Putuskan Bentuk Pansus Haji, Menag Yaqut: Kami Ikuti - Nasional Tempo

Selasa, 9 Juli 2024 13:45 WIB

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menghadiri konferensi pers Sidang Isbat Penetapan 1 Syawal 1445 Hijriah (H) di Auditorium H.M. Rasjidi, Kantor Kemenag RI, Jakarta, Selasa, 9 April 2024. Sebagaimana disepakati dalam hasil Sidang Isbat, Idulfitri 1445 H ditetapkan jatuh pada hari Rabu, 10 April 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan pemerintah akan mengikuti proses yang akan dijalankan oleh panitia khusus atau pansus haji yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Pemerintah mengklaim sejauh ini pelaksanaan haji tetap berjalan baik.

“Ya kami ikuti saja. Itu kan proses yang dijamin oleh konstitusi kan,” kata Yaqut di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 9 Juli 2024.

Yaqut mengatakan sejauh ini tidak mengetahui bahwa DPR sudah membentuk pansus haji. Namun dia menjamin pemerintah akan melaporkan semua proses mulai dari persiapan sampai pelaksanaan ibadah haji. “Kami akan sampaikan. Apa adanya,” kata eks Ketua Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama ini.

DPR RI menyetujui pembentukan panitia khusus angket pengawasan haji atau pansus haji dalam sidang paripurna ke-21 masa persidangan V, Selasa, 9 Juli 2024. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengetok palu tanda setuju setelah menanyakan ke peserta sidang.

Pansus ini disahkan setelah anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, membacakan pertimbangan alasan dibentuknya pansus haji. Dia mengatakan ada 35 anggota DPR dari lebih dua fraksi yang menandatangani pembentukan pansus haji ini.

Selly mengatakan adanya indikasi penyalahgunaan kuota haji tambahan oleh pemerintah menjadi dasar pembentukan pansus. Ia mengatakan penetapan dan pembagian kuota haji tambahan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, terutama pada Pasal 64 ayat 2.

Dalam pasal itu disebutkan bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen dari kuota haji Indonesia. “Sehingga keputusan Menteri Agama RI Nomor 118 Tahun 2024 bertentangan dengan Undang-Undang dan tidak sesuai hasil kesimpulan rapat panja antara Komisi VIII dengan Menteri Agama terkait penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH),” ujar Selly.

Di samping itu, layanan haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina disebut masih tidak sempurna. Misalnya terkait pemondokan, katering, dan transportasi.

EKA YUDHA SAPUTRA

Pilihan editor: Tol MBZ Sudah Diuji Beban 12 Truk, Aman untuk Seluruh Golongan Kendaraan

Menag Yaqut Klaim Pelaksanaan Haji 2024 Lebih Baik dari Tahun Sebelumnya

6 menit lalu

Menag Yaqut Klaim Pelaksanaan Haji 2024 Lebih Baik dari Tahun Sebelumnya

Menag Yaqut menyatakan penyelenggaraan haji semakin baik setiap tahunnya.

Baca Selengkapnya

Menag Yaqut Cholil Tegaskan Akan Ikuti Proses Pansus Haji DPR

32 menit lalu

Menag Yaqut Cholil Tegaskan Akan Ikuti Proses Pansus Haji DPR

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan pemerintah akan mengikuti proses yang akan dijalankan oleh pansus haji DPR.

Baca Selengkapnya

DPR Resmi Bentuk Pansus Haji

53 menit lalu

DPR Resmi Bentuk Pansus Haji

DPR RI menyetujui pembentukan panitia khusus angket pengawasan haji atau pansus haji dalam sidang paripurna ke-21 masa persidangan V, hari ini.

Baca Selengkapnya

DPR Gelar Sidang Paripurna Hari Ini: Bahas Pansus Haji hingga RUU Kabupaten/Kota

4 jam lalu

DPR Gelar Sidang Paripurna Hari Ini: Bahas Pansus Haji hingga RUU Kabupaten/Kota

DPR menggelar sidang paripurna hari ini untuk membahas sejumlah agend.

Baca Selengkapnya

DPR akan Putuskan Pembentukan Pansus Haji dalam Rapat Paripurna Hari ini

4 jam lalu

DPR akan Putuskan Pembentukan Pansus Haji dalam Rapat Paripurna Hari ini

Pansus haji akan menelisik carut-marut penyelenggaran haji 2024 dan masalah yang muncul tiap tahun.

Baca Selengkapnya

Ungkap 5 Masalah Krusial Penyelenggaraan Haji 2024, Cak Imin Sebut Perlu Ada Revolusi

2 hari lalu

Ungkap 5 Masalah Krusial Penyelenggaraan Haji 2024, Cak Imin Sebut Perlu Ada Revolusi

Anggota DPR berharap Pansus Haji dapat melahirkan rekomendasi dan evaluasi yang lebih sempurna dan mengikat.

Baca Selengkapnya

DPR Resmi Bentuk Pansus Haji di Ujung Masa Jabatan, Siap Rapat saat Reses

4 hari lalu

DPR Resmi Bentuk Pansus Haji di Ujung Masa Jabatan, Siap Rapat saat Reses

Pembentukan Pansus Haji dapat menjadi warisan DPR periode 2019-2024 yang akan segera purnatugas.

Baca Selengkapnya

Kloter 42 Embarkasi Solo Jadi Rombongan Terakhir Pemulangan Jemaah Haji Gelombang I

5 hari lalu

Kloter 42 Embarkasi Solo Jadi Rombongan Terakhir Pemulangan Jemaah Haji Gelombang I

Fase pemulangan jemaah haji Indonesia Gelombang I berakhir hari ini, Kamis 4 Juli 2024.

Baca Selengkapnya

21 Jemaah Haji Asal Palembang Meninggal di Arab Saudi

6 hari lalu

21 Jemaah Haji Asal Palembang Meninggal di Arab Saudi

Deberkasi Palembang telah menerima kepulangan 3.593 jemaah haji dari kloter delapan. Sebanyak 23 jemaah di antaranya.

Baca Selengkapnya

Ma'ruf Amin Akan Dalami Isu Pengalihan Kuota Tambahan untuk Haji Khusus

9 hari lalu

Ma'ruf Amin Akan Dalami Isu Pengalihan Kuota Tambahan untuk Haji Khusus

Tim Pengawas Haji DPR RI sebelumnya menyoroti adanya pengalihan atau alokasi sebanyak 10 ribu kuota tambahan haji ke haji khusus.

Baca Selengkapnya

Baca Juga