Soal Kabinet Gemuk Prabowo, Kemenkeu Pastikan Jaga APBN Sehat dan Kredibel - inews

 

Soal Kabinet Gemuk Prabowo, Kemenkeu Pastikan Jaga APBN Sehat dan Kredibel - Bagian all

Kemenkeu tetap menjaga APBN tetap sehat dan kredibel meski ada kemungkinan kabinet gemuk di era Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Soal Kabinet Gemuk Prabowo, Kemenkeu Pastikan Jaga APBN Sehat dan Kredibel. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tetap menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat dan kredibel meski ada kemungkinan kabinet gemuk di era Presiden Terpilih Prabowo Subianto dengan 44 kementerian

Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Wahyu Utomo mengatakan , untuk mendukung transisi dan sudah dihitung berdasarkan dari belanja non K/L maka defisit tetap dipastikan 2,53 persen.

"Jadi kan clue-nya ada dua, kita mendukung transisi yang efektif namun tetap menjaga APBN itu sehat dan kredibel. Dinamika reorganisasi di kelembagaan, mungkin nanti ada beberapa K/L yang bertambah, kemudian dipisah dan sebagainya, itu tentu kita cermati," kata Wahyu dalam media gathering APBN 2025, Rabu (25/9/2024).

Dalam kesempatan berbeda, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menegaskan anggaran K/L sudah dicadangkan dalam APBN 2025 dalam pos Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).

"Dirjen anggaran dan saya sudah bertemu dengan Menteri PAN-RB untuk menampung anggaran-anggaran itu. Itu sudah dicadangkan, angkanya belum bisa dikasih tahu karena KL-nya belum ada. Sudah ada di pos BA BUN," kata Thomas.

Senada, Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah mengatakan, penambahan jumlah kementerian sepanjang tidak membebani APBN maka dinilai tak menjadi masalah.

“Kami melihatnya oke-oke saja, dalam arti malah memberikan peluang yang lebih besar untuk pelayanan publik,” kata Trubus dalam Market Review IDX Channel pada Selasa (24/9/2024).

Direktur Riset Bidang Makroekonomi dan Kebijakan Fiskal Moneter CORE, Akhmad Akbar Susamto mengatakan, penambahan kementerian bisa mengakomodir kebutuhan yang lebih spesifik, namun koordinasi dan efektivitas pengambilan kebijakan menjadi lebih rumit.

“Problemnya, koordinasi lebih rumit, efektivitas pengambilan kebijakan lebih rumit,” kata Akbar.

(Febrina Ratna)

Baca Juga